SULAWESI UTARA — Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat menanggapi rencana Jepang memangkas pajak konsumsi atas makanan menjadi 1 persen selama dua tahun mulai April 2027. Menurutnya, Jepang mengambil langkah tersebut karena ekonominya lama melambat dan butuh dorongan pertumbuhan.
"Belum, tapi saya akan lihat, saya monitor terus," ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9).
Alasan Purbaya Enggan Pangkas PPN
Purbaya menilai penurunan tarif PPN tidak bisa dilakukan sembarangan karena akan memukul penerimaan negara dan ruang belanja pemerintah. Ia mengingatkan, setiap kebijakan pajak harus dihitung dampaknya terhadap defisit anggaran.
"Nanti kalau (tarif PPN) turun, saya dibilang defisitnya membesar, kan nggak segampang itu. Kalau saya sih maunya 0, tapi 0 kita enggak punya duit, nanti lu pada ribut, utang semua," katanya.
Menurut Purbaya, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara membiayai pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan utang. Utang masih bisa dipakai untuk mendorong ekonomi, tetapi pertumbuhannya harus tetap dijaga.
"Jadi kita bisa membiayai ekonomi tumbuh, tapi sebagian dengan utang, tapi harus menjaga utangnya nggak tumbuh terlalu besar juga. Sekarang saja udah banyak yang ribut kan, utang mulu katanya," jelasnya.
Subsidi Jadi Andalan Pemerintah
Alih-alih memangkas PPN, pemerintah memilih menyalurkan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli. Purbaya menyebut sejumlah program yang sudah berjalan maupun yang tengah disiapkan.
- Subsidi untuk berbagai kebutuhan masyarakat
- Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- Subsidi motor listrik dan mobil listrik
- Kemungkinan stimulus tambahan
"Ada subsidi ini, ada BLT, ada KIP, ada macam-macam. Ada juga nanti subsidi motor listrik, mobil listrik. Ada juga nanti mungkin stimulus tambahan," ujarnya.
Ruang Fiskal Jadi Pertimbangan Utama
Purbaya menegaskan, kebijakan penurunan PPN harus mempertimbangkan kemampuan pemerintah membiayai program subsidi. Tanpa perhitungan yang matang, pemangkasan tarif justru bisa membuat anggaran subsidi jebol.
"Kalau saya kurangi itu, PPN segala macam, tanpa perhitungan yang pas dan ekonominya belum pulih, ya cuma turun saja, saya enggak bisa kasih subsidi nanti tanpa melewati batas-batas yang dianggap penting. Jadi, kita mesti timbang dengan hati-hati semuanya," ujar Purbaya.
Pernyataan ini menutup peluang penurunan tarif PPN dalam waktu dekat, meski sejumlah kalangan menilai pemangkasan pajak konsumsi bisa mendorong belanja rumah tangga. Pemerintah tetap bertumpu pada stimulus fiskal yang sudah ada untuk menopang konsumsi hingga ekonomi pulih.
