MANADO — Cindy Wurangian menyampaikan sorotan itu dalam pernyataannya terkait kondisi pendidikan di Sulawesi Utara. Menurut dia, informasi mengenai kebijakan belajar dari rumah yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sulut tidak sampai secara seragam ke sekolah-sekolah. Akibatnya, sebagian sekolah mengambil langkah sendiri-sendiri.
Pemerintah Provinsi Sulut sebelumnya mengeluarkan pemberitahuan atau imbauan agar siswa belajar dari rumah menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) belakangan ini. Namun pelaksanaan imbauan tersebut dinilai menimbulkan kebingungan karena informasi yang diterima masyarakat dan pihak sekolah berbeda-beda.
Surat Edaran Dibaca Berbeda di Tiap Sekolah
Cindy menyebut kekacauan informasi terlihat dari beragamnya respons sekolah terhadap edaran tersebut. Ada sekolah yang mengaku sudah menerima informasi langsung, ada pula yang masih menunggu kejelasan.
"Berkaitan dengan hal ini, tersebut benar atau tidak namun, dari masing-masing sekolah, informasi yang beredar masih simpang siur terkait surat edaran yang ada," kata Cindy.
Menurut dia, ketidakjelasan itu berpotensi membingungkan sekolah, orang tua, dan siswa. Sebagian sekolah bahkan sudah terlanjur meliburkan kegiatan belajar mengajar padahal situasi di lapangan telah berubah.
"Ada yang mendapatkan informasi dari sekolah dasar, sebagian menyampaikan bahwa mereka sudah menerima informasi secara langsung. Ini terlihat sangat kacau. Saya melihat ada sekolah-sekolah yang terlanjur diliburkan, padahal situasi sudah berubah," tegasnya.
Anggaran Pendidikan Diminta Menjawab Kebutuhan Riil
Selain soal informasi, Cindy menyoroti anggaran pendidikan di Sulut. Menurutnya, dana yang dialokasikan harus mampu menjawab persoalan nyata di lapangan, meski penyelesaiannya belum bisa dilakukan secara menyeluruh.
"Terkait anggaran yang dianggarkan, harus mampu menyelesaikan persoalan. Meskipun belum tuntas, paling tidak ada langkah untuk memperbaiki atau menjawab kebutuhan riil yang terjadi di lapangan saat ini," ungkap Cindy.
Ia menekankan persoalan koordinasi dan penyampaian informasi seperti ini bukan kali pertama terjadi. Pola serupa berulang setiap kali pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang menyangkut kegiatan belajar mengajar.
Koordinasi Lintas Instansi Jadi Sorotan
Bagi Cindy, persoalan utama bukan sekadar isi kebijakan, melainkan jalur penyampaiannya ke sekolah dan orang tua. Tanpa koordinasi yang rapi antara dinas pendidikan dan satuan pendidikan, kebijakan sebagus apa pun berisiko menimbulkan kebingungan di tingkat sekolah.
Kasus belajar dari rumah akibat kelangkaan BBM ini menjadi contoh bagaimana informasi yang tidak seragam bisa memicu keputusan berbeda-beda di tiap sekolah. Sebagian sekolah memilih meliburkan siswa, sebagian lain tetap menunggu instruksi resmi.
DPRD Sulut belum menyampaikan langkah lanjutan terkait sorotan tersebut. Namun Cindy meminta agar alokasi anggaran pendidikan diarahkan pada kebutuhan riil yang dihadapi sekolah dan siswa di lapangan.
