RATAHAN — Audiensi berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara pada Kamis, 15 Oktober 2026. IPPMA MITRA datang membawa satu agenda utama: mendorong lahirnya regulasi yang mengikat pemerintah daerah dalam menyediakan beasiswa bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Pertemuan itu juga membahas sejumlah isu strategis pembangunan daerah. Namun perhatian terbesar tertuju pada kebutuhan payung hukum agar program beasiswa tidak bergantung pada kebijakan tahunan semata.
Mengapa Perda Beasiswa Dianggap Mendesak
IPPMA MITRA menilai kebijakan beasiswa perlu diperkuat melalui regulasi yang jelas. Tujuannya agar akses pendidikan tinggi semakin terbuka, terutama bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi.
Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Tenggara yang menjadi rujukan pembahasan menyebut sekitar 35 persen masyarakat berpendidikan terakhir SMA/SMK/sederajat. Lulusan perguruan tinggi pada jenjang diploma dan sarjana hanya sekitar 10 persen.
Angka itu menjadi salah satu alasan utama organisasi kepemudaan tersebut menilai keberlanjutan pendidikan ke jenjang lebih tinggi perlu perhatian khusus.
Respons Ketua DPRD: Pendidikan adalah Amanat Konstitusi
Chris Rumansi menyatakan menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, kemajuan daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia.
"Saya menyambut baik gagasan IPPMA MITRA terkait Perda beasiswa, karena kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber dayanya, dan pendidikan merupakan amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Chris Rumansi.
Ketua DPRD juga mengapresiasi keterlibatan IPPMA MITRA dalam menyampaikan gagasan dan mendiskusikan persoalan pembangunan daerah. Ia berharap organisasi kepemudaan itu terus berpartisipasi melalui ide dan pemikiran konstruktif.
Rumansi meminta IPPMA MITRA ikut mengawal proses realisasi Perda tentang beasiswa agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Minahasa Tenggara.
Harapan IPPMA MITRA Usai Audiensi
Ketua IPPMA MITRA, Julio Antou, menekankan pentingnya komunikasi yang terus terjalin antara DPRD dan masyarakat, khususnya kalangan pemuda. Menurutnya, ruang dialog yang terbuka menjadi fondasi kolaborasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
"Harapan kami, komunikasi antara DPRD dan pemuda terus berjalan dengan baik. Kami ingin gagasan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret, termasuk Perda tentang beasiswa, sehingga semakin banyak anak muda Minahasa Tenggara yang memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi," tutup Julio.
IPPMA MITRA berharap audiensi ini menjadi langkah awal terbangunnya sinergi antara lembaga legislatif dan organisasi kepemudaan dalam memperjuangkan akses pendidikan yang lebih merata.
Ke depan, organisasi tersebut menyatakan siap memberikan masukan dan mengawal proses pembentukan regulasi. Dua hal yang mereka soroti: dasar hukum yang kuat serta mekanisme yang transparan dengan sasaran penerima yang tepat.
