MANADO — Jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengikuti Rakornas Komisi Kejaksaan RI bersama Bidang Pengawasan Kejaksaan RI dari ruang virtual, sementara pusat kegiatan berlangsung di Hotel Santika Premiere Bintaro, Tangerang Selatan. Ferrytass didampingi para asisten Kejati Sulut serta jajaran Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Utara. Kegiatan berlangsung secara hibrida pada Kamis (29/10/2026).
Rakornas dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman. Wakil Jaksa Agung RI, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, menyampaikan keynote speech dalam forum tersebut.
Empat Agenda yang Dibahas di Rakornas
Forum nasional ini menyoroti empat pokok bahasan utama di lingkungan Kejaksaan. Keempatnya menyangkut penguatan pengawasan, penanganan laporan pengaduan, peningkatan integritas, serta tata kelola sumber daya manusia.
- Penguatan fungsi pengawasan internal Kejaksaan
- Penanganan laporan pengaduan masyarakat
- Peningkatan integritas aparat
- Tata kelola sumber daya manusia
Keempat agenda itu dibahas bersama seluruh jajaran Kejaksaan dari pusat hingga daerah. Kejati Sulut mengikuti seluruh rangkaian kegiatan melalui kanal virtual yang disediakan panitia.
Komitmen Kejati Sulut Jaga Kepercayaan Publik
Melalui Rakornas ini, Kejati Sulut memperkuat komitmen untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Komitmen itu diarahkan pada upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan.
Ferrytass memimpin langsung rombongan Kejati Sulut dalam forum tersebut. Para asisten dan kepala kejaksaan negeri di wilayah Sulawesi Utara turut hadir mendampingi.
Pengawasan Jadi Sorotan di Tingkat Nasional
Rakornas mempertemukan Komisi Kejaksaan RI dengan Bidang Pengawasan Kejaksaan RI di satu forum. Pembahasan menekankan peran pengawasan sebagai instrumen pengendalian internal institusi.
Penanganan laporan pengaduan masyarakat menjadi salah satu titik perhatian. Forum juga membahas tata kelola sumber daya manusia sebagai fondasi kinerja aparat di daerah.
Bagi Kejati Sulut, hasil Rakornas menjadi acuan penerapan kebijakan pengawasan di lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Utara. Jajaran daerah menunggu arahan lanjutan pasca-forum untuk menerjemahkan hasil rakornas ke dalam kebijakan internal.
