SULAWESI UTARA — Anwar Ibrahim hadir dalam Rapat Umum Tahunan ke-10 Koperasi Profesional Putrajaya Berhad (KOPROJAYA), sebuah badan koperasi yang anggotanya terdiri dari kalangan profesional muda di sektor pelayanan publik Malaysia. Dalam forum itu, ia mengangkat gagasan Bung Hatta yang menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia.
Bung Hatta dan Prinsip Pemerataan Ekonomi
“Saya memandang gerakan koperasi dari sudut yang lebih luas daripada sekadar keuntungan atau pembagian dividen,” ujar Anwar mengawali pernyataannya. Menurut dia, esensi koperasi adalah membangun kekuatan ekonomi rakyat melalui partisipasi luas dan pembagian manfaat yang adil, bukan monopoli segelintir pemilik modal.
Anwar lalu mengaitkannya dengan visi Mohammad Hatta. “Karena itulah Bung Hatta di Indonesia memandang koperasi sebagai sarana penting untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial,” katanya. Ia menambahkan, Hatta percaya Indonesia merdeka tidak boleh dibangun di atas penguasaan kekayaan oleh kelompok tertentu, melainkan partisipasi rakyat secara luas.
Demokrasi Sejati dan Keadilan Sosial ala Ambedkar
Dalam kesempatan yang sama, Anwar juga menyoroti pemikiran tokoh India, Dr. B.R. Ambedkar. Menurut Ambedkar, demokrasi tidak bermakna jika gagal membongkar sistem yang menindas dan mempertahankan kesenjangan. “Demokrasi yang sesungguhnya harus memberikan ruang bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan untuk turut menikmati peluang dan kemajuan,” ujar Anwar mengutip.
Prinsip itu, kata Anwar, telah lama tercermin dalam ajaran Islam melalui semangat ta'awun atau saling tolong-menolong dalam kebaikan. Kelompok lemah tidak boleh dibiarkan menghadapi tantangan sendirian, melainkan harus dihimpun agar mampu berdiri lebih teguh.
Koperasi sebagai Instrumen Demokrasi Sosial
“Karena itu, saya memandang koperasi sebagai salah satu instrumen penting demokrasi sosial. Koperasi memperluas partisipasi, memberdayakan rakyat, dan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya berputar di kalangan segelintir orang,” tegas Anwar.
Ia menekankan bahwa pemerintahannya tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, serta menjajaki bidang baru seperti kecerdasan buatan, transformasi digital, dan transisi energi. Namun, kemajuan itu hanya bermakna jika hasilnya didistribusikan secara adil dan dirasakan mayoritas rakyat.
“Keadilan bukan berarti memberikan hal yang sama kepada setiap orang, melainkan memastikan setiap warga memperoleh kesempatan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing. Inilah yang dimaksud dengan keadilan sosial dan adil wal ihsan—memastikan kemajuan negara menjunjung martabat manusia serta membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” pungkas Anwar.
