MINAHASA SELATAN — Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar membuka langsung kegiatan PRO-ASN Pemkab Minsel Tahun 2026 di Kantor Regional XI BKN Manado. Profiling berlangsung dua hari, 30–31 Oktober 2026, dengan peserta 387 ASN yang tersebar di 54 perangkat daerah dan unit kerja.
Pemetaan kompetensi menjadi dasar penyusunan program pengembangan sumber daya manusia aparatur. Hasilnya dipakai untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi pemerintahan dengan kapasitas tiap ASN.
Mengapa Profiling Jadi Prioritas Pemkab Minsel
Wongkar menyebut kualitas penyelenggaraan pemerintahan bergantung pada kualitas aparatur yang menjalankan roda birokrasi. Pemerintah membutuhkan ASN yang kompeten, profesional, berintegritas, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Menurut dia, profesionalitas ASN tidak cukup diukur dari capaian administratif. Kompetensi, kinerja, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat harus tercermin dalam keseharian aparatur.
"Profesionalitas ASN harus terus ditingkatkan. Aparatur dituntut memiliki kompetensi yang memadai agar mampu menjalankan tugas dan memberikan pelayanan publik secara optimal," kata Bupati dalam kegiatan tersebut.
Indeks Profesionalitas ASN Minsel 83,14, Peringkat Ketiga di Wilayah BKN Manado
Berdasarkan data per 29 Desember 2025, Pemkab Minsel berada di peringkat ketiga di antara instansi dalam wilayah kerja Kantor Regional XI BKN. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Minsel tercatat 83,14 atau masuk kategori tinggi.
Capaian itu tidak lantas membuat Pemkab berpuas diri. Wongkar mengingatkan peningkatan kualitas aparatur harus berjalan berkelanjutan melalui pemetaan kompetensi yang lebih menyeluruh.
Dukungan BKN Manado dan Arah Pengembangan SDM Aparatur
Dalam sambutannya, Wongkar menyampaikan apresiasi kepada BKN, khususnya Kantor Regional XI BKN Manado, atas dukungan dan kerja sama selama pelaksanaan profiling. Kolaborasi itu dinilai mempercepat upaya Pemkab membenahi tata kelola kepegawaian.
Hasil profiling akan menjadi rujukan penataan kompetensi ASN Minsel ke depan. Pemkab memakai data tersebut untuk merancang pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan.
