SULAWESI UTARA — Bank Indonesia menekankan pentingnya penerapan rantai pasok efisien guna menekan inflasi pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Deputi Gubernur BI Thomas A. M. Djiwandono menyebut inflasi pangan bukan sekadar angka statistik, melainkan beban nyata yang dirasakan masyarakat di meja makan.
Thomas menyampaikan hal itu dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulampua 2026 di Makassar, Jumat (23/10/2026). Menurut dia, kenaikan harga beras hingga sulitnya memperoleh cabai berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga.
"Masyarakat tidak mengenal inflasi pangan hanya sebagai angka statistik, melainkan masyarakat langsung merasakan dampak dari inflasi pangan di kehidupan sehari-hari," ujar Thomas dalam forum tersebut.
Harga Cabai Melonjak, Volatile Food di Atas Target
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo memaparkan, inflasi Indonesia pada September 2026 tercatat 3,28 persen secara tahunan. Angka itu masih berada dalam sasaran inflasi 2,5±1 persen, tetapi tekanan harga pangan tetap perlu diwaspadai.
Inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) mencapai 5,03 persen secara tahunan. Pada periode 21 September-21 Oktober 2026, harga cabai merah besar naik 25,82 persen dan cabai merah keriting meningkat 22,38 persen.
Dradjad menilai pengendalian inflasi tidak cukup hanya lewat peningkatan produksi. Diperlukan konektivitas antardaerah, efisiensi logistik, dan penguatan kelembagaan pangan agar pasokan tetap lancar saat produksi menghadapi risiko cuaca ekstrem.
Cold Chain dan Biaya Logistik Laut Jadi Hambatan
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menyebut daerahnya memasok beras, cabai, bawang merah, jagung, telur, ayam, hingga ikan. Namun, upaya menjaga pasokan terkendala perubahan iklim dan distribusi antardaerah.
"Hambatan utama saat ini adalah keterbatasan rantai dingin atau cold chain, serta tingginya biaya distribusi logistik melalui angkutan laut," kata Fatmawati.
Pemerintah daerah mendorong optimalisasi lahan rawa, pemanfaatan pompa, dan penyediaan listrik untuk pertanian. Perbaikan jalan serta irigasi juga dibutuhkan agar hasil produksi lebih cepat bergerak ke pasar.
El Nino Bayangi Produksi hingga Februari 2027
Risiko cuaca ekstrem, termasuk ancaman El Nino hingga Februari 2027, menjadi perhatian dalam forum tersebut. Kondisi itu berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan sehingga memerlukan koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah: memperkuat keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, memitigasi dampak iklim, dan memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan. Kerja sama antardaerah dan dukungan BUMN logistik masuk dalam rencana tersebut.
Delapan Inovasi Tallukarsa Pangan Sulampua
Bank Indonesia memperkenalkan delapan inovasi dalam program Tallukarsa Pangan Sulampua, bagian dari GPIPS. Program ini mencakup tiga upaya utama: Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.
Karsa Daya diarahkan meningkatkan kapasitas sektor pertanian dan perikanan. Di Sulawesi Selatan, pengembangan peternakan ayam dengan sistem closed house menjadi salah satu pendekatan pendukung produksi. Di Gorontalo, program Taksi Nelayan ditujukan membantu kegiatan perikanan.
"Success story tersebut menjadi fondasi penting bagi Sulampua untuk memperluas sinergi, mereplikasi praktik yang sudah sukses di daerah lain, dan memastikan pengendalian inflasi memberikan dampak yang lebih nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat," kata Thomas.
Dengan rantai pasok yang lebih efisien, pasokan pangan diharapkan menjangkau konsumen lebih lancar dan harga tetap terjaga di tengah tantangan cuaca maupun distribusi.
