MINUT — Pertemuan reses DPRD Minahasa Utara di Desa Matungkas berubah menjadi ruang curhat bagi warga yang resah dengan perkembangan permukiman. Mereka mempertanyakan di mana warga akan dimakamkan jika kawasan perumahan terus bertambah tanpa diimbangi penyediaan fasilitas sosial.
Persoalan itu menjadi keluhan paling menonjol dalam agenda Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang II 2026 di daerah pemilihan (Dapil) 2 tersebut. Selain lahan makam, warga juga menyoroti jaringan kabel listrik dan telekomunikasi yang tidak tertata, serta mempertanyakan akurasi data penerima bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran.
Lahan Makam Jadi Prioritas yang Dikawal ke DPRD
Ronald C. Kaawoan menegaskan persoalan lahan pekuburan tidak bisa ditunda. Ia menilai perkembangan kawasan perumahan di Matungkas harus dibarengi dengan kesiapan fasilitas sosial yang dibutuhkan masyarakat.
"Untuk persoalan lahan pekuburan ini sifatnya sangat urgent dan akan menjadi prioritas utama yang saya kawal," tegas Ronald di hadapan warga.
Ia berencana berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk meninjau ulang izin pembangunan perumahan. Ronald mendorong agar aspek penyediaan fasilitas sosial menjadi syarat yang wajib dipenuhi pengembang.
"Kami akan berkomunikasi dengan pemerintah desa agar izin pembangunan perumahan diperketat. Pihak developer wajib menyediakan lahan pekuburan," ujarnya.
Kabel Semrawut Dinilai Mengancam Keselamatan Warga
Keluhan lain yang tak kalah penting adalah kondisi bentangan kabel yang semrawut di sejumlah titik permukiman. Warga khawatir jaringan yang tidak tertata itu dapat mengganggu kenyamanan sekaligus membahayakan keselamatan.
Menanggapi hal ini, Ronald menyatakan akan menyampaikan persoalan tersebut secara tertulis kepada pihak yang memiliki kewenangan. Ia juga berencana memanggil instansi terkait untuk membahas penataan jaringan kabel di Matungkas.
Data Penerima Bansos Dipertanyakan Warga
Dalam kesempatan yang sama, warga juga menyoroti penyaluran bantuan sosial pemerintah. Masih adanya penerima bantuan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan menjadi pertanyaan besar di tengah pertemuan.
Ronald mengatakan seluruh masukan dari warga merupakan catatan penting yang tidak akan berhenti pada pertemuan ini. Ia memastikan aspirasi tersebut akan dibawa ke lembaga DPRD untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.
Baginya, reses adalah ruang untuk melihat langsung persoalan yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar menyampaikan laporan pembangunan. Karena itu, berbagai keluhan yang muncul di Matungkas akan menjadi bahan pembahasan dan pengawasan di DPRD Minahasa Utara.
