MINAHASA — Kegiatan reses yang berlangsung di D'Mason, Desa Kalasey Satu, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, menjadi ajang dialog langsung antara wakil rakyat dan konstituennya. Para peserta yang hadir mewakili kelompok tani, nelayan, pelaku UMKM, tokoh agama, hingga pemuda, bergantian menyuarakan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Anggota DPRD Sulawesi Utara itu membuka ruang diskusi seluas-luasnya untuk mendengarkan langsung tantangan warga di Dapil Minahasa–Tomohon. Beberapa sektor menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut, terutama pertanian, perikanan, dan ekonomi kerakyatan.
Petani Mandolang Butuh Pompa dan Alsintan Modern
Kelompok tani yang hadir tidak hanya meminta bantuan pupuk, tetapi juga mendesak adanya dukungan alat mesin pertanian (alsintan) modern. Mereka menyebutkan kebutuhan traktor tangan, alat tanam, dan handsprayer untuk meningkatkan produktivitas lahan.
"Kami menyampaikan aspirasi akan kebutuhan mendesak, yakni bantuan pupuk, bibit tanaman hortikultura seperti rica, tomat, jagung, dan kedelai, serta dukungan alat mesin pertanian modern berupa traktor tangan, alat tanam, dan handsprayer. Bantuan ini sangat kami butuhkan," ujar salah satu perwakilan petani dalam pertemuan tersebut.
Nelayan Pesisir Minta Perhatian Sarana Tangkap
Di sektor kelautan, nelayan pesisir Mandolang menyampaikan keluhan serupa. Mereka mengaku kesulitan mengembangkan usaha karena peralatan yang dimiliki sudah tidak layak dan terbatasnya modal untuk membeli perlengkapan baru.
"Bantuan sarana penangkapan ikan, seperti jaring, mesin motor tempel, mesin katinting, hingga perahu nelayan yang layak, adalah sangat penting bagi nelayan. Kiranya kebutuhan ini dapat menjadi perhatian pemerintah," ujar perwakilan nelayan.
Pekerja Keagamaan dan UMKM Juga Disorot
Dialog tersebut juga menyoroti kesejahteraan para pekerja keagamaan. Warga berharap ada program pelatihan kapasitas pelayanan yang difasilitasi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah.
Pelaku UMKM, khususnya perintis usaha baru, tidak ketinggalan menyampaikan aspirasi. Mereka meminta pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara serta bantuan peralatan usaha melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menunjang produktivitas ekonomi keluarga.
Jawaban Legislator: Akan Diperjuangkan di DPRD
Menanggapi beragam harapan tersebut, Inggried Sondakh menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan kewajiban moral dan konstitusional untuk mendengarkan langsung suara rakyat di akar rumput. Seluruh masukan yang masuk akan diinventarisasi secara cermat.
"Seluruh aspirasi dari sektor keagamaan, UMKM, pertanian, hingga kelautan ini akan kami inventarisasi secara cermat untuk diperjuangkan melalui kewenangan legislatif di DPRD dan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait," ucapnya.
Legislator asal Golkar itu menambahkan bahwa usulan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan program pembangunan dan penganggaran daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa realisasinya tetap memperhatikan skala prioritas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Melalui tatap muka ini, hubungan komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat dapat semakin solid, sehingga setiap kebijakan pemprov benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Minahasa dan Sulawesi Utara secara luas," pungkasnya.
