MANADO — Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Piere Makisanti mempertanyakan arah kebijakan anggaran pemerintah daerah yang dinilainya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Menurutnya, masih banyak warga yang membutuhkan bantuan, terutama mereka yang tengah dilanda bencana alam, namun justru belum mendapat perhatian serius.
Hal ini disampaikan Piere di tengah sorotannya terhadap kondisi fiskal dan ekonomi yang sedang dihadapi pemerintah. Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan masyarakat yang membutuhkan.
Bantuan ke Luar Daerah vs Kebutuhan Warga Lokal
Politikus PDI Perjuangan ini menyoroti fenomena mengalirnya bantuan dari Pemprov Sulut ke daerah-daerah di luar provinsi. Menurutnya, langkah itu memang baik, namun yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah kebutuhan dasar masyarakat di dalam daerah sudah terpenuhi semua.
“Bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan saat ini belum mendapatkan perhatian. Kami susah-susah mencari PAD di daerah dan diberikan ke luar daerah, padahal dalam daerah juga membutuhkan,” tegasnya.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti peribahasa, ‘semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak’.
Kasus Abrasi di Kakas yang Terabaikan
Piere memberikan contoh konkret, yakni kondisi masyarakat di Kecamatan Kakas yang terdampak abrasi laut. Persoalan ini, kata dia, sebenarnya sudah lama disampaikan namun hingga kini belum ada tindak lanjut nyata dari pemerintah.
“Seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu, contohnya di Kakas yang terdampak abrasi laut. Sampai saat ini belum mendapat perhatian dari pemerintah,” ungkapnya.
Ia menilai, persoalan di daerah sendiri justru sering kali luput dari pengawasan dibandingkan isu-isu di luar daerah.
Harapan Agar Anggaran Tepat Sasaran
Piere berharap pemerintah kembali melihat kebutuhan masyarakat di daerah dan memastikan setiap kebijakan serta anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga Sulut.
“Seharusnya torang memenuhi dulu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Sulut. Karena torang mengatur apa yang menjadi harapan masyarakat di Sulut,” ujarnya.
Ia menutup dengan harapan agar hal ini bisa menjadi perhatian bersama. “Semoga hal ini bisa menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.
