TUTUYAN — Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oskar Manoppo menegaskan komitmen daerah dalam mempercepat pembangunan desa saat menerima kunjungan pengurus ABPEDNAS Sulawesi Utara pada Rabu (6/5/2026). Pertemuan perdana yang berlangsung di Kantor Bupati Boltim ini menjadi momentum penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis pemerintah.
Bupati Oskar Manoppo memberikan apresiasi tinggi atas kehadiran jajaran pengurus DPD ABPEDNAS Sulut yang didampingi oleh unsur Kejaksaan Tinggi dan anggota DPR RI. Menurutnya, keberadaan asosiasi ini sangat krusial untuk memastikan fungsi legislasi dan pengawasan di tingkat desa berjalan sesuai koridor hukum.
“BPD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” ujar Bupati Oskar Manoppo di hadapan seluruh anggota BPD se-Kabupaten Boltim.
Sinergi Lintas Sektor dan Penyaluran Bantuan Pangan
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Boltim juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk BULOG Sulutgo. Kerja sama ini diwujudkan melalui program “ABPEDNAS Peduli Pangan” yang memberikan kontribusi nyata bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Bolaang Mongondow Timur.
Selain fokus pada ketahanan pangan, agenda utama pertemuan ini mencakup penyerahan Surat Keputusan (SK) dan kartu tanda anggota bagi pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ABPEDNAS Boltim. Hamka Pontoh resmi dinakhodai untuk memimpin organisasi ini di tingkat kabupaten guna mengawal aspirasi masyarakat desa.
Bupati berharap sinergi antara BPD, Koperasi Desa Merah Putih, dan pengurus SPPG dapat menjadi kunci utama penggerak ekonomi lokal. Kerja sama kelembagaan ini dianggap sebagai strategi besar untuk mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi saat ini.
Implementasi Program Jaga Desa dan Visi Asta Cita
Ketua DPD ABPEDNAS Sulut, Stefanus B.A.N. Liow, menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan desa ini merupakan bagian dari implementasi visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Fokus utamanya adalah membangun kedaulatan bangsa yang dimulai dari pinggiran atau wilayah pedesaan.
ABPEDNAS Sulut telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan warga, di antaranya:
- Jaga Desa dan Jaga Dapur: Memastikan stabilitas ekonomi dan keamanan pangan di tingkat rumah tangga desa.
- Jaga Indonesia Pintar: Mengawal akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah perdesaan.
- Jaga Pemilu dan Jaga Pilkades: Menjamin proses demokrasi di tingkat lokal berjalan kondusif dan jujur.
- Jaga Lingkungan: Pelestarian ekosistem desa sebagai aset jangka panjang daerah.
Kejaksaan Sebagai Mitra Strategis Pengelolaan Dana Desa
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, yang juga menjabat Ketua Dewan Penasehat DPD ABPEDNAS Sulut, menekankan perubahan paradigma institusi kejaksaan di mata masyarakat desa. Ia menegaskan bahwa jaksa hadir untuk mendampingi, bukan untuk menakut-nakuti perangkat desa.
“Kejaksaan hadir sebagai mitra strategis desa, bukan sebagai momok yang menakutkan. Melalui program Jaga Desa, Jaga Dapur, dan Jaga Pilkades, kami ingin memastikan seluruh potensi desa dapat dikelola maksimal demi kesejahteraan masyarakat,” tegas Jacob.
Kajati berharap BPD dapat memerankan diri sebagai saluran komunikasi awal dalam menyelesaikan berbagai
