MANADO — Rapat paripurna DPRD Sulawesi Utara yang digelar di Manado, Selasa (14/7/2026), menjadi ajang konsolidasi fiskal dan kebijakan kesehatan daerah. Dihadiri langsung Gubernur Sulut Yulius Selvanus, rapat ini menyatukan tiga agenda besar: laporan pertanggungjawaban keuangan tahun lalu, kerangka belanja dua tahun mendatang, serta regulasi darurat kesehatan masyarakat.
Fraksi Bulat Setujui Laporan Keuangan 2025
Seluruh fraksi di DPRD—PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, Nasdem, dan Gerindra—secara bulat menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Keputusan ini menjadi sinyal kuat dukungan legislatif terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay.
Badan Anggaran DPRD melalui anggota Hi. Amir Liputo menyoroti sejumlah capaian yang dinilai membanggakan. Di antaranya konsistensi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, keberhasilan menekan utang daerah dari Rp1,6 triliun menjadi sekitar Rp600 miliar, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut tahun 2025 yang mencapai 76,32—peringkat ke-9 nasional sekaligus tertinggi di Pulau Sulawesi.
Gubernur: Setiap Rupiah Harus Dipertanggungjawabkan
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa persetujuan bersama ini bukan sekadar formalitas administratif. “Pertanggungjawaban APBD adalah bentuk penghormatan kepada masyarakat yang telah mempercayakan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah. Setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” ujarnya.
Gubernur juga mengapresiasi mekanisme checks and balances yang berjalan selama pembahasan. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Sulawesi Utara.
KUA-PPAS 2027: Fondasi Transformasi Daerah
Pada kesempatan yang sama, Gubernur memaparkan arah kebijakan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027. Tahun tersebut merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Sulawesi Utara 2025–2029 yang mengusung visi “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”
Tema pembangunan 2027 adalah “Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.” Delapan prioritas pembangunan meliputi penguatan tata kelola pemerintahan berintegritas, peningkatan kualitas SDM, penguatan daya saing ekonomi daerah, ketahanan pangan, energi, dan air, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menghadapi ketidakpastian fiskal, terutama belum finalnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2027 dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulut menyusun KUA dan PPAS dengan pendekatan yang prudent, adaptif, dan antisipatif. “Kami tetap berkomitmen menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengurangi pelayanan dasar kepada masyarakat,” tegas Gubernur.
Raperda Khusus untuk Antisipasi Wabah
Selain agenda fiskal, paripurna juga membahas penyampaian Ranperda tentang Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah Penyakit Menular. Regulasi ini menjadi penting mengingat dinamika kesehatan masyarakat pasca-pandemi dan potensi munculnya penyakit menular baru di daerah.
Ketua DPRD Fransiscus Silangen, dalam sambutannya, juga memberikan apresiasi atas prestasi non-fiskal Pemprov Sulut: juara umum Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV tahun 2026 di Papua Barat. Ia menilai capaian itu menunjukkan bahwa pembangunan di Sulut tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga pada pengembangan budaya dan spiritual masyarakat.
