SULAWESI UTARA — Keputusan yang diteken pada pertengahan Juli 2026 ini mengalokasikan dana tambahan untuk Program Target Nasional Pembangunan Pedesaan Baru, Pengurangan Kemiskinan Berkelanjutan, serta Pembangunan Sosial Ekonomi di Daerah Etnis Minoritas dan Pegunungan periode 2026–2035. Tahap pertama mencakup tahun 2026 hingga 2030, dan alokasi kali ini merupakan bagian dari skema pendanaan jangka menengah yang telah direncanakan pemerintah.
Dari total alokasi, Tuyen Quang menjadi penerima terbesar dengan 620,82 miliar VND, disusul Thanh Hoa (510,26 miliar VND), Phu Tho (477,35 miliar VND), Nghe An (446,56 miliar VND), dan Gia Lai (438,39 miliar VND). Daerah dengan alokasi terkecil adalah Hue dengan 70,02 miliar VND. Seluruh dana wajib digunakan sesuai Undang-Undang Anggaran Negara dan Undang-Undang Investasi Publik.
Instruksi Pemotongan Belanja Rutin dan Larangan Duplikasi
Perdana Menteri secara eksplisit memerintahkan pemerintah daerah untuk melakukan penghematan drastis pada pos-pos pengeluaran rutin. “Lakukan penghematan secara menyeluruh pada pengeluaran rutin, terutama yang terkait dengan konferensi, seminar, dan perjalanan bisnis domestik dan internasional,” demikian bunyi petikan keputusan tersebut, yang merujuk pada Kesimpulan No. 18-KL/TW tentang target pertumbuhan ekonomi dua digit.
Instruksi ini menjadi sinyal keras dari pusat bahwa dana pembangunan tidak boleh bocor untuk kegiatan seremonial. Setiap daerah juga dilarang mengalokasikan modal untuk proyek yang tumpang tindih dengan program lain atau menggunakan dana rutin dan dana investasi publik secara ganda dalam satu program yang sama.
Batas Waktu Ketat Pelaporan dan Alokasi Sisa Dana
Pemerintah daerah wajib melaporkan hasil alokasi dan pencairan dana melalui Sistem Informasi Pemantauan dan Evaluasi Program Target Nasional setiap tanggal 20 bulan berjalan. Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup diberi tenggat hingga 25 Juli 2026 untuk menyelesaikan proyeksi alokasi dana rutin senilai 2.156 miliar VND ke daerah-daerah.
Sementara itu, alokasi dana rutin sebesar 644 miliar VND untuk kementerian dan lembaga pusat harus selesai sebelum 30 Juli 2026. Jika hingga batas waktu tersebut rencana alokasi belum ditentukan, Kementerian Keuangan akan melapor langsung ke Perdana Menteri untuk memutuskan pengalihan dana ke daerah yang lebih membutuhkan.
Dasar Hukum dan Kerangka Kebijakan
Alokasi ini merujuk pada Keputusan Perdana Menteri Nomor 16/2026/QD-TTg yang mengatur prinsip, kriteria, dan norma alokasi anggaran pusat untuk program target nasional 2026–2030. Selain itu, Keputusan Pemerintah Nomor 358/2025/ND-CP menjadi acuan mekanisme pengelolaan dan pelaksanaan program, sementara Keputusan 25/2025/QD-TTg mengatur basis data dan sistem pelaporan daring.
Kebijakan ini menunjukkan konsistensi pemerintah Vietnam dalam mengejar target pertumbuhan dua digit melalui pengelolaan fiskal yang ketat. Dengan 27 daerah penerima yang tersebar dari pegunungan utara hingga delta Mekong, alokasi tahap kedua ini diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal.
