MANADO — Derasnya arus otomatisasi dan pergeseran industri yang meniadakan banyak pekerjaan konvensional tak lagi dipandang sebagai ancaman belaka. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara justru membacanya sebagai celah untuk menciptakan lapangan kerja baru berbasis digital dan berkelanjutan.
Pandangan ini mengemuka dalam forum diskusi dialektika “Ngopi Bareng JIPS” yang digelar di Kantin PKK, Kantor Gubernur Sulut, Jumat (17/7/2026). Acara itu menjadi panggung bagi Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, Drs. Noldy Z. Salindeho, M.Si., untuk memaparkan arah baru kebijakan ketenagakerjaan daerah.
Tiga Jurus Hadapi Disrupsi: Upskilling, Teknologi, dan Wirausaha
Salindeho menegaskan, Gubernur Yulius Selvanus telah mengubah tantangan ketenagakerjaan menjadi peluang dengan menggenjot sumber daya manusia unggul. Strateginya mencakup tiga pilar utama.
Pertama, peningkatan keterampilan melalui program upskilling dan reskilling bagi tenaga kerja yang ada. Kedua, adopsi teknologi cerdas di berbagai sektor industri. Ketiga, penguatan sektor kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja mandiri.
Disnaker Proaktif: Pelatihan dan Sistem Informasi Terpadu untuk Fresh Graduate
Salindeho menambahkan, Dinas Tenaga Kerja tidak lagi bersikap pasif menunggu. Pihaknya kini bertindak lebih proaktif dalam menyediakan program pelatihan bagi calon tenaga kerja.
“Kami juga mempermudah akses bagi generasi muda, khususnya fresh graduate, dalam menggunakan sistem informasi ketenagakerjaan terpadu,” ujar Salindeho. Sistem ini dirancang untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja secara riil di Sulawesi Utara, sehingga lulusan tidak lagi buta arah saat memasuki pasar kerja.
Forum diskusi ini menjadi ajang dialog antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha untuk merumuskan langkah konkret menghadapi disrupsi. Pemerintah provinsi optimistis, dengan strategi yang tepat, Sulawesi Utara bisa melompat menuju status daerah maju, sejahtera, dan berkelanjutan di tengah perubahan global.
