BITUNG — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Bitung menemukan indikasi kebocoran pendapatan daerah dari sektor pajak mencapai Rp 10 miliar per tahun. Angka ini terungkap dalam rapat pembahasan LKPJ tahun anggaran 2025 bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bitung.
Potensi Pajak Hilang Capai 10 Persen dari Target
Ketua Pansus LKPJ DPRD Bitung, Rafika Papente, menyoroti hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya menjadi modal pembangunan daerah. Berdasarkan laporan yang diterima legislatif, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dipatok pada angka Rp 100 miliar lebih.
"Yang tidak tertagih itu berarti sekitar Rp 10 miliar rupiah, karena dari laporan tadi, target PAD sekitar Rp 100 miliar lebih," ujar Rafika di sela rapat pembahasan.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa pajak daerah merupakan instrumen vital dalam membiayai program pemerintah. Ia mempertanyakan kinerja serapan pajak yang dinilai belum optimal sehingga menyisakan celah pendapatan yang cukup besar setiap tahunnya.
Penjelasan Bapenda Soal Pajak Kendaraan yang Menunggak
Kepala Bapenda Kota Bitung, Theo Rorong, mengklarifikasi bahwa kondisi tersebut bukan merupakan kebocoran dalam arti hilangnya uang di sistem. Menurutnya, angka Rp 10 miliar tersebut adalah piutang pajak yang belum tertagih akibat wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya.
Theo merinci bahwa sektor pajak kendaraan menjadi penyumbang terbesar dari angka yang belum masuk ke kas daerah. Saat ini, populasi kendaraan di Bitung tercatat mencapai 22 ribu unit mobil dan lebih dari 100 ribu unit sepeda motor.
"Banyak yang tidak membayar pajak. Sementara pajak kendaraan itu adalah pendapatan daerah," kata mantan Kabag Umum Setda Kota Bitung tersebut.
Realisasi Pajak Daerah per Desember 2025
Hingga posisi 31 Desember 2025, Bapenda mencatat baru sekitar Rp 1,4 miliar yang berhasil ditarik masuk ke kas daerah di luar sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Secara akumulatif, potensi pajak yang tidak terserap mencapai kisaran 10 persen dari total target pendapatan kota.
Merespons situasi tersebut, Pansus LKPJ mendesak pemerintah kota untuk segera merumuskan strategi penagihan yang lebih agresif. Rafika Papente meminta Bapenda mencari formula baru agar angka yang tidak tertagih ini bisa segera dikonversi menjadi realisasi pendapatan.
"Harus ada upaya dari Bapenda, supaya tidak ada yang bocor, dan semua masuk ke kas daerah," pungkas legislator yang sudah tiga periode duduk di gedung kerucut DPRD Bitung tersebut.
