SULAWESI UTARA — Guru besar ekonomi pertanian IPB sekaligus Senior INDEF, Prof Bustanul Arifin, menilai swasembada pangan tidak berarti Indonesia harus memproduksi seluruh kebutuhan sendiri. Impor komoditas yang sulit ditanam di dalam negeri, menurutnya, bukan tanda kegagalan. Persoalan yang lebih mendesak justru kecepatan distribusi stok beras Bulog yang menumpuk di gudang.
Bustanul menyampaikan pandangan tersebut dalam siniar Econom by INDEF yang tayang di kanal YouTube INDEF, Selasa (27/10/2026). Episode itu dibuat untuk memperingati Hari Pangan Sedunia 16 Oktober, mengangkat tema FAO "Innovate Today, Nurture Tomorrow".
Menurut Bustanul, sikap realistis soal swasembada penting agar kebijakan pangan tidak terjebak target produksi yang tidak masuk akal. Komoditas yang memang unggul di dalam negeri sebaiknya diproduksi sendiri, sementara yang sulit ditanam sebaiknya diimpor.
Kedelai dan Susu Jadi Contoh Komoditas yang Tetap Impor
Bustanul mencontohkan kedelai. Produksinya terus menurun karena lahan terbatas, terutama saat petani lebih memilih mengejar padi dan jagung. Kini produksi kedelai nasional hanya sekitar 200 ribu hingga 300 ribu ton, sehingga Indonesia masih bergantung pada pasokan Amerika Serikat.
Ketergantungan itu juga terlihat pada bungkil kedelai yang impornya bisa mencapai 6 juta ton, serta susu yang sebagian besar masih didatangkan dari luar. "Presiden sendiri mengakui, Menteri Pertanian mengakui, bahwa kita masih impor sekitar 80 persen," kata Bustanul.
Dia menegaskan perdagangan global pada dasarnya adalah pertukaran. Indonesia merupakan eksportir sawit nomor satu dan juga pengekspor kopi. "Saya tidak mengatakan kalau kita impor berarti tidak berhasil," tegasnya.
Stok Bulog 4,5 Juta Ton Tak Menahan Harga Beras
Soal harga beras yang tetap tinggi meski pasokan relatif besar, Bustanul menyoroti lambatnya penyaluran stok. Dia mengaku sudah memberi masukan ke pemerintah bahwa menimbun stok dalam jumlah besar tidak berguna bila distribusinya tersendat.
"Kalau disimpan di gudang Bulog, meskipun laporan terakhir 4,5 juta ton, kalau lambat disalurkan, harga akan terus naik," ujarnya. Dampaknya tidak hanya dirasakan konsumen biasa, tetapi juga petani yang pada posisi tertentu justru membeli beras.
Di lapangan, harga gabah kerap melampaui acuan Rp 6.500 per kilogram menjadi Rp 7.000 hingga Rp 8.000. Harga di tingkat konsumen pun terdorong naik. "Tidak mungkin kita memaksa konsumen atau pedagang menjual di 14.500 atau kurang. Jadi di atas itu, 16.000, 17.000, dan beras yang lebih bagus sudah 19.000," katanya.
Harga Gabah Tinggi Belum Tentu Sejahterakan Petani
Bustanul juga mengkritik Nilai Tukar Petani (NTP) yang dinilainya belum mencerminkan kesejahteraan sebenarnya. Petani padi umumnya hanya menguasai lahan 0,3 hingga 0,5 hektare, sehingga hasil panen habis dalam dua sampai tiga bulan dan setelah itu mereka harus membeli beras.
"Karena mereka harus membeli, kita sebut net consumer. Jadi harga beras atau gabah tinggi tidak otomatis membuat petani sejahtera," tuturnya. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) sedang menyusun metrik baru berupa indeks kesehatan petani, meski belum diadopsi.
Pada komoditas singkong, petani menunggu sekitar sembilan bulan sebelum panen. "Waktu harga tinggi orang menanam, tetapi setelah enam sampai delapan bulan harga turun lagi. Kami berharap petani tidak dibiarkan berjuang sendiri," katanya.
Inovasi Harus Terjangkau, Hilirisasi Butuh Pasokan Hulu
Menurut Bustanul, inovasi pertanian harus terjangkau dan tidak rumit. Teknologi paling dasar adalah perbaikan varietas, sementara teknologi lanjut seperti drone dan digitalisasi belum bisa diakses semua petani karena kendala jaringan. "Transformasi tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Harus didesain dengan kebijakan, dengan program," ujarnya.
Untuk hilirisasi, dia mendorong pola contract farming agar petani berkomitmen memenuhi volume dan mutu tertentu, dengan catatan pendampingan tetap berjalan. "Hilirisasi memerlukan hulunya. Kalau tidak, hilirisasi tidak akan pernah berhasil," katanya.
Dia mencontohkan target biodiesel B50 yang membutuhkan setidaknya 60 juta ton produksi sawit, sementara produksi saat ini sekitar 51 juta ton. "Tanpa tambahan lahan cukup sulit karena pertumbuhan produktivitas masih lambat. Kalau menambah lahan, orang mengeluh soal hutan," ujarnya.
Bustanul menutup dengan menekankan pentingnya regenerasi petani yang melek teknologi dan perubahan pola konsumsi menuju pangan seimbang. "Kalau kita mengonsumsi makanan tidak sehat, sistem jaminan sosial bisa kolaps. JKN bisa kolaps karena semua berobat lewat BPJS," pungkasnya.
