SULAWESI UTARA — Langkah Darmawan Prasodjo merombak petinggi di PLN Batam dan PLN NPC memicu pertanyaan di internal perusahaan. Seorang sumber di PLN Pusat mengungkapkan bahwa aksi korporasi itu dilakukan hanya dua hingga tiga hari menjelang libur Idul Fitri 1446 Hijriah.
"Padahal, ada tujuh direksi di holding yang sampai saat ini belum menerima SK setelah masa jabatan Darmawan Prasodjo dan Sinthya Roesly (Direktur Keuangan) diperpanjang pada November lalu," ungkap sumber tersebut. Ia menambahkan, Darmawan sebelumnya beralasan menunggu arahan dari Danantara untuk mengisi dua posisi kosong di direksi PLN Nusantara Power.
Namun, alih-alih mengisi kekosongan, yang terjadi justru perombakan di perusahaan yang sudah memiliki pejabat definitif. "Kami tidak tahu apa kepentingannya dan bagaimana komitmen ucapan Dirut," lanjut sumber itu.
Pensiunan Ditempatkan, Pejabat Lama Digeser
Keanehan lain terlihat pada mutasi di PLN NPC. Jabatan direksi yang setara dengan Senior Manager di Unit Induk itu diberikan kepada Murdifi, mantan General Manager PLN UID Jawa Agung. Padahal, Murdifi resmi pensiun sebagai pegawai PLN per 1 April 2025.
"Pejabat sebelumnya tidak bermasalah, tapi karena Darmo ingin menunjukkan kuasanya, dia dengan mudah menempatkan orang-orangnya, sekalipun harus mengorbankan pegawai lain," kecam sumber tersebut.
Tekanan untuk Copot Dirut PLN
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira menilai Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri BUMN Erick Thohir perlu segera mengevaluasi posisi Darmawan Prasodjo. Ia membandingkan dengan BUMN lain yang telah berganti direksi.
"Pertamina, Garuda Indonesia, dan Bulog saja Dirutnya diganti, kenapa PLN tidak? Masih banyak orang pintar dan lebih mumpuni di negeri ini," ujar Yudhistira, sesaat sebelum bertolak ke Jakarta.
Yudhistira bahkan mendorong agar posisi Dirut PLN diisi oleh kader partai penguasa. "Misalnya dari kader Gerindra yang kini berkuasa di Indonesia," tambahnya.
Laporan Dugaan Korupsi Masih Berjalan
Tak hanya soal perombakan, Yudhistira bersama tim Relawan Listrik Untuk Negeri juga telah melaporkan sejumlah dugaan korupsi di era kepemimpinan Darmawan Prasodjo ke Kortas Tipikor Polri. Hingga saat ini, laporan tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
"Kami optimistis berbagai kebobrokan di PLN bakal terbongkar. Kita tunggu saja tanggal mainnya," tutup Yudhistira. Sementara itu, PLN belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan abuse of power dan laporan dugaan korupsi yang beredar.
