MANADO — Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, menegaskan bahwa DWP memiliki posisi strategis sebagai pilar penyangga kinerja birokrasi sekaligus mitra krusial pemerintah daerah. Ia membuka langsung sosialisasi yang digelar DWP bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) tersebut.
Menurut Tahlis, nilai-nilai dasar DWP berakar pada Panca Dharma Wanita. Prinsip itu mencakup lima peran esensial perempuan: pendamping suami, pengelola rumah tangga, pendidik generasi penerus, pencari nafkah tambahan, serta warga negara yang aktif di masyarakat.
Mengapa Etika Organisasi Jadi Prioritas DWP Saat Ini?
Ketua DWP Provinsi Sulut, Resky Amalia Gallang, mengingatkan anggota untuk tetap aktif meski ada kebijakan efisiensi anggaran. Ia menekankan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh mengurangi kontribusi organisasi terhadap program kerja Pemprov Sulut.
"Setiap agenda DWP harus dimanfaatkan secara maksimal guna memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, sekaligus menyokong efektivitas pelayanan suami sebagai abdi negara," kata Resky dalam pemaparan materinya.
Ia menjelaskan bahwa anggota DWP memikul peran ganda. Selain sebagai istri ASN, mereka juga menjadi representasi publik yang memengaruhi citra pemerintah daerah. Oleh karena itu, penguatan fondasi etika berorganisasi menjadi mutlak.
Larangan Flexing dan Kewajiban Jaga Nama Baik Instansi
Beberapa poin penting yang digarisbawahi dalam sosialisasi mencakup kewajiban menjaga kehormatan suami dan instansi, menghindari gaya hidup mewah atau flexing di media sosial, serta saling menghargai antarsesama anggota. DWP juga dituntut bijak bersosial media guna mencegah polemik di ruang publik.
Integritas disebut sebagai jangkar utama dalam berperilaku. Implementasi nyata dari nilai ini adalah pengelolaan program dan keuangan organisasi yang transparan, komitmen menolak pemanfaatan jabatan suami untuk kepentingan pribadi, serta kepatuhan penuh terhadap regulasi internal.
Amanah Gubernur: Anggaran DWP Harus Akuntabel
Menutup kegiatan, jajaran pengurus mengingatkan pentingnya menjaga amanah dari Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay. Amanah ini berkaitan dengan alokasi anggaran kegiatan DWP agar dikelola secara akuntabel dan bertanggung jawab.
"Ke depan, DWP Sulut diharapkan terus memperluas program pemberdayaan perempuan, merespons persoalan sosial dan kebencanaan, serta menjadi figur teladan di lingkungan keluarga masing-masing," tutup Resky.
