TAHUNA — Krisis lingkungan akibat abrasi di wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, memasuki tahap mengkhawatirkan. Data terbaru menunjukkan garis pantai di Nagha 1, Kecamatan Tamako, telah hilang belasan hingga puluhan meter dalam waktu kurang dari satu tahun.
Kondisi darurat ini memicu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sangihe untuk melakukan langkah jemput bola ke pemerintah pusat. Bupati Sangihe Michael Thungari memimpin langsung koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I di Manado guna mendesak percepatan infrastruktur pengaman pantai.
Ancaman Abrasi Nagha 1: Daratan Terkikis 20 Meter
Laju pengikisan daratan di wilayah Nagha 1 tercatat mencapai 15 hingga 20 meter hanya dalam kurun waktu delapan bulan terakhir. Fenomena ini bukan lagi sekadar ancaman musiman, melainkan risiko nyata bagi keberlangsungan permukiman penduduk di Kecamatan Tamako.
“Kondisi abrasi di Nagha 1 sudah sangat mengkhawatirkan. Dalam waktu kurang dari satu tahun, daratan terkikis hingga puluhan meter. Ini bukan lagi ancaman jangka panjang, tapi kondisi darurat yang harus segera ditangani,” ujar Michael Thungari saat menyerahkan proposal teknis pembangunan tanggul.
Thungari menegaskan bahwa pembangunan Tanggul Pantai Nagha 1 menjadi prioritas utama untuk membentengi kawasan tersebut dari terjangan gelombang ekstrem. Tanpa penanganan struktur yang permanen, fasilitas umum dan rumah warga terancam hilang tersapu air laut.
Respons BWS Sulawesi I Terkait Proposal Pemkab Sangihe
Kunjungan kerja Bupati Sangihe tersebut diterima oleh Kepala Seksi Pelaksanaan BWS Sulawesi I, Allanos Kawengian, serta Plh Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, Anneke Marlina Tewal. Pertemuan ini fokus membahas aspek teknis dan urgensi anggaran untuk mitigasi bencana di wilayah kepulauan.
Selain masalah abrasi, wilayah pesisir Sangihe juga kerap menghadapi ancaman banjir rob yang merusak sanitasi dan infrastruktur desa. Pemkab Sangihe berharap pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dapat mengalokasikan anggaran strategis untuk perlindungan kawasan terluar ini.
“Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui BWS Sulawesi I. Ini menyangkut keselamatan warga serta keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir,” tambah Thungari.
Langkah koordinasi ini diharapkan segera membuahkan hasil nyata di lapangan. Penanganan cepat dinilai krusial untuk menjaga stabilitas garis pantai sekaligus meningkatkan rasa aman bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di wilayah pesisir Sangihe.
