KOTAMOBAGU — Kejaksaan Negeri Kotamobagu menjadi lokasi keikutsertaan jajaran Kejati Sulawesi Utara dalam evaluasi nasional yang digelar Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus). Kegiatan berlangsung melalui Zoom Meeting, di sela-sela kunjungan kerja Plt Kepala Kejati Sulut Ferrytass ke daerah tersebut.
Dalam forum itu, Pidsus Kejati Sulut mencatat realisasi anggaran 73,69 persen. Angka itu menempatkan bidang tersebut di posisi teratas dibandingkan satuan kerja Pidsus kejaksaan tinggi lain di seluruh Indonesia.
Ferrytass hadir didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Tasjrifin, Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Sulut Kusbiantoro, serta Kasi II Intelijen Kejati Sulut Alkaf. Para pejabat utama Kejaksaan Negeri Kotamobagu turut mengikuti jalannya monitoring dan evaluasi.
Agenda tersebut dipakai JAM Pidsus untuk mengukur capaian kinerja tiap satuan kerja. Penilaian mencakup perkembangan penanganan perkara, efektivitas pelaksanaan program, hingga realisasi penyerapan anggaran.
Monitoring dan evaluasi diarahkan untuk mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugas di daerah. Forum ini juga menjadi alat pengendalian dan pengawasan kinerja Bidang Pidsus di masing-masing kejaksaan tinggi.
Melalui pertemuan daring tersebut, JAM Pidsus memastikan seluruh program berjalan sesuai target dan ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi menjadi dasar penilaian apakah satuan kerja perlu pembenahan pada periode berikutnya.
Capaian 73,69 persen dinilai menunjukkan penggunaan anggaran yang efektif dan terukur. Namun Kejati Sulut diharapkan menjaga konsistensi kinerja, profesionalitas penanganan perkara, serta transparansi pertanggungjawaban anggaran.
Keikutsertaan langsung Plt Kajati bersama jajaran menegaskan pentingnya koordinasi dan pengendalian kinerja berkelanjutan. Pengawasan dinilai perlu berjalan seiring dengan pelaksanaan program di lapangan.
Kejati Sulawesi Utara diharapkan tidak berhenti pada prestasi pengelolaan anggaran. Kualitas penegakan hukum, terutama pemberantasan tindak pidana korupsi, menjadi ukuran yang sama pentingnya.
Peringkat pertama nasional dalam serapan anggaran dipandang sebagai cerminan keseriusan jajaran Kejati Sulut menjalankan amanah institusi. Prestasi itu diharapkan memacu peningkatan integritas dan profesionalitas ke depan.
Bagi masyarakat, tolok ukur akhirnya tetap pada sejauh mana hukum ditegakkan secara tegas dan adil. Capaian administrasi menjadi indikator antara, bukan tujuan akhir penegakan hukum itu sendiri.