BOLTIM — Tiga pejabat menerima mandat baru sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penyerahan surat penunjukan berlangsung di Ruang Kerja Bupati, Rabu (26/8/2026), sebagai langkah strategis menjaga kesinambungan pelayanan publik.
Mereka yang ditunjuk adalah Dr. Roynald Stenly Maramis sebagai Plt. Direktur UPTD RSUD Boltim, Chandra Mokoginta sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Ade Herly Fachrudin Mokoginta sebagai Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boltim.
Prioritas Utama: Pelayanan Masyarakat Tidak Boleh Terhenti
Bupati Oskar Manoppo menegaskan bahwa penunjukan ini bukan sekadar rotasi administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga ritme kerja pemerintahan. Ia menginstruksikan agar setiap pejabat yang baru dilantik langsung bergerak cepat.
"Yang paling utama adalah pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Karena itu, setiap pejabat yang diberikan amanah harus memastikan tugas dan tanggung jawab di perangkat daerah masing-masing dapat dilaksanakan dengan baik," ujar Bupati Oskar.
Instruksi ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Boltim tidak ingin ada kekosongan layanan, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga.
Instruksi Kerja: Koordinasi dan Profesionalisme Jadi Kunci
Selain memastikan pelayanan berjalan, Bupati Oskar meminta ketiga Plt untuk segera berkoordinasi dengan seluruh jajaran di masing-masing perangkat daerah. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan tugas berlangsung efektif tanpa hambatan birokrasi.
"Saya berharap amanah ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, bekerja secara profesional, dan mengutamakan kepentingan masyarakat," tegasnya.
Koordinasi yang cepat juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kemacetan administrasi yang bisa berdampak pada program-program pemerintah daerah yang sedang berjalan.
Apa Langkah Selanjutnya di Boltim?
Dengan ditunjuknya tiga pejabat Plt ini, publik menantikan gebrakan awal dari masing-masing dinas. RSUD Boltim diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan, sementara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial diminta menjaga stabilitas program yang telah berjalan.
Penunjukan Plt ini menjadi bagian dari dinamika pemerintahan yang wajar, namun tekanan untuk berkinerja tetap tinggi. Semua mata kini tertuju pada langkah konkret para pejabat baru dalam menjalankan amanah tersebut.
