KOTAMOBAGU — Semarak bendera Merah Putih dan lomba Agustusan memang selalu memenuhi setiap sudut kampung hingga perkantoran di Bolaang Mongondow. Namun, di balik perayaan itu, Ketua DPW Laskar Bogani Indonesia Bolaang Mongondow, Moh. Fajri Buhohang, SE, mengingatkan bahwa esensi kemerdekaan kerap tergerus oleh tantangan zaman yang justru lahir dari dalam negeri sendiri.
Fajri menegaskan bahwa pengorbanan para pendahulu yang rela mengorbankan harta dan nyawa demi satu kata "Merdeka" tidak boleh luntur hanya karena kemeriahan seremonial tahunan. Ia menilai, simbol Merah Putih yang sakral itu kini berhadapan dengan realitas pahit: korupsi yang membiak, kesenjangan sosial yang melebar, hingga lunturnya kepercayaan rakyat pada lembaga negara.
Pesan Bung Karno dan Alarm dari Aceh
Dalam refleksinya, Fajri mengutip pesan agung Sang Proklamator, Bung Karno, yang menyebut perjuangan mengusir penjajah lebih mudah dibanding melawan bangsanya sendiri. Kalimat itu, menurutnya, menjadi peringatan mendalam bahwa ancaman terbesar kini bukan lagi datang dari luar, melainkan dari ego sektoral, politik identitas, dan ketimpangan pembangunan.
Ia juga menyoroti peristiwa penurunan Bendera Merah Putih dan perusakan lambang negara di Pendopo Gubernur Aceh pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Fajri menilai tindakan itu keliru dan tidak patut dibenarkan, namun tidak boleh serta-merta dianggap mewakili seluruh masyarakat Aceh.
"Peristiwa itu sebaiknya dipahami sebagai alarm kebangsaan, bukan alasan untuk menghakimi satu daerah secara keseluruhan," tulisnya, mengingatkan panjangnya sejarah perjuangan rakyat Aceh melawan penjajah.
Kritik Rakyat adalah Bukti Kepedulian, Bukan Ancaman
Fajri berpandangan bahwa suara keras, tuntutan tajam, hingga kekecewaan yang meluap dari masyarakat tidak selalu berarti perlawanan terhadap negara. Justru, kemarahan itu kerap lahir dari rasa cinta yang besar dan harapan tinggi terhadap bangsa.
Ketika hukum belum terasa adil, kesejahteraan belum terbagi rata, dan pembangunan jauh dari jangkauan rakyat di daerah, pertanyaan kritis adalah hal wajar dalam ruang demokrasi. Hal itu menjadi bukti bahwa rakyat masih peduli dan berharap negara hadir lebih dekat serta lebih mampu mendengar.
Sejarah Bolaang Mongondow Bagian dari Mozaik Indonesia
Fajri menekankan bahwa Indonesia adalah mozaik besar yang tersusun dari kekayaan sejarah dan keragaman identitas. Jauh sebelum NKRI berdiri, berbagai wilayah di Nusantara telah memiliki kerajaan, pemerintahan adat, hukum, dan budaya masing-masing—termasuk Bolaang Mongondow yang memiliki tata kelola adat dan kekayaan budaya sendiri.
Menurutnya, sejarah daerah bukan sesuatu yang harus dipertentangkan dengan identitas keindonesiaan. Justru sejarah daerah adalah bagian tak terpisahkan dari kebesaran Indonesia. Karena itu, aspirasi daerah seperti tuntutan kewenangan lebih luas, pemekaran wilayah, atau pembentukan provinsi baru, seyogianya tidak buru-buru dinilai sebagai ancaman persatuan.
"Aspirasi itu patut dipahami sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan keinginan tulus masyarakat agar pembangunan lebih merata," pungkasnya.
