SULAWESI UTARA — Dalam riset yang dirilis 29 Mei 2026, Kiwoom Sekuritas memberikan catatan kritis. Pasar disebut masih bisa beradaptasi jika PT DSI hanya berperan sebagai 'clearing house' administratif dan pemantau devisa.
Masalahnya, skenario terburuk mulai dibayangkan. Jika BUMN ekspor ini menjelma menjadi instrumen kontrol yang terlalu kuat atas harga, pembeli, pembayaran, dan kontrak dagang komoditas, investor global bisa menilai Indonesia bergerak terlalu jauh ke arah 'resource nationalism'.
"Market tidak hanya menilai tujuan sebuah kebijakan, tetapi juga menilai apakah kebijakan tersebut dapat dieksekusi secara efisien tanpa menciptakan bottleneck baru bagi dunia usaha," tulis riset Kiwoom, dikutip Minggu (31/5/2026).
Rupiah Rapuh dan Dilema Menjaga Kepercayaan Investor
Analis menekankan bahwa di tengah nilai tukar rupiah yang masih tertekan dan aliran modal yang negatif, menjaga kepercayaan investor sama krusialnya dengan menjaga cadangan devisa negara. Kebijakan yang membebani dunia usaha justru bisa menjadi bumerang.
Kekhawatiran ini muncul di tengah konsep awal pemerintah yang sebenarnya memiliki sisi positif. Secara konsep, PT DSI dinilai mampu meningkatkan transparansi ekspor dan menekan praktik under-invoicing yang merugikan penerimaan negara.
Pembentukan BUMN ekspor ini juga dipandang bisa memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar komoditas strategis, mirip dengan langkah Malaysia yang mengontrol industri minyak sawit melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB).
Taruhannya Besar: Outflow Rp54,4 Triliun Masih Berlanjut
Angka foreign outflow sebesar Rp54,4 triliun hingga akhir Mei menjadi latar belakang kelam dari rencana ini. Pasar modal yang sudah tertekan oleh arus keluar modal asing kini harus mencerna risiko tambahan dari kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya jelas batasan wewenangnya.
Pertanyaan besarnya kini ada pada ruang lingkup operasional PT DSI. Apakah ia akan menjadi birokrasi baru yang memperlambat bisnis, atau justru menjadi alat efektif untuk mengamankan devisa negara? Jawabannya akan sangat menentukan nasib kepercayaan investor dalam negeri.
