JAKARTA — Geliat program Koperasi Merah Putih di Sulawesi Utara (Sulut) kini memasuki babak krusial. Meski secara administratif pembentukan koperasi telah tuntas 100 persen, pemerintah daerah mempersoalkan timpangnya rasio tenaga pendamping yang berisiko melumpuhkan efektivitas program di tingkat akar rumput.
Persoalan ini menjadi agenda utama dalam audiensi Komisi II dan Komisi IV DPRD Provinsi Sulut bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) di Jakarta, Selasa (5/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sulut membedah data sebaran 1.839 koperasi yang telah memadati desa dan kelurahan di Bumi Nyiur Melambai.
Beban Kerja Berlebih di Sangihe
Kepala Bidang SDM dan Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi dan UKM Sulut, Alexander Rompis, mengungkapkan beban kerja tenaga pendamping atau Business Assistant (BA) sudah melampaui batas wajar. Kondisi paling ekstrem ditemukan pada wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis berat.
“Sesuai fakta, di Sangihe, satu BA harus mengawal 24 koperasi, padahal petunjuk pelaksana mengatur idealnya hanya 7 sampai 15 koperasi per pendamping,” tegas Rompis di hadapan jajaran Kemenkop.
Kelangkaan tenaga ini dikhawatirkan bakal menggerus kualitas manajemen koperasi yang baru saja dirintis. Tanpa asistensi intensif, ambisi menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa terancam gagal tumbuh secara berkelanjutan.
Transparansi Anggaran dan Peran PT Agrinas
Selain krisis SDM, DPRD Sulut membawa aspirasi mengenai kepastian mekanisme pendanaan operasional bagi pengurus di daerah. Para legislator meminta kejelasan peran PT Agrinas Pangan Nusantara agar ekosistem yang dibangun tidak tumpang tindih.
Dewan mendesak Kemenkop menyodorkan solusi konkret guna memastikan ribuan koperasi tersebut mampu beroperasi mandiri. Fokus utamanya adalah memproteksi fungsi ekonomi desa agar tidak terkooptasi kepentingan pihak ketiga, melainkan tetap berorientasi pada kesejahteraan anggota.
Rombongan audiensi ini diterima langsung oleh Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus, Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik Koko Haryono, serta Korwil XI KDKMP Sulut Henny Navilah.
Klinik SDM Online Jadi Solusi Taktis
Menyikapi kendala lapangan, Gubernur Sulut Yulius Selvanus bergerak cepat memperkuat kapasitas pengurus melalui alokasi anggaran bimbingan teknis (bimtek). Langkah ini bertujuan untuk menambal celah kompetensi SDM yang masih rendah di tingkat desa.
Salah satu terobosan unggulannya adalah peluncuran Klinik SDM KDKMP Online yang beroperasi rutin setiap hari Selasa. Program konsultasi digital ini menjadi wadah bagi pengurus koperasi untuk membedah kendala teknis maupun manajerial secara langsung.
“Seluruh jajaran satu komando mengawal Koperasi Merah Putih sebagai motor ekonomi desa menuju Sulut yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujar Rompis.
Pertemuan di Jakarta ini membuahkan komitmen sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Fokus ke depan adalah memastikan 1.839 Koperasi Merah Putih tersebut benar-benar mampu menggerakkan roda ekonomi desa di Sulawesi Utara secara permanen.
