MANADO — Stabilitas fiskal daerah Sulawesi Utara menjadi perhatian setelah Pemprov Sulut melewati proses evaluasi anggaran pada 2026. Jemmy Ringkuangan, yang menjabat Plt Kepala Dinas Perkebunan Sulut sekaligus Asisten II Setdaprov Sulut, memaparkan kondisi keuangan daerah tersebut dalam keterangan resminya.
Menurut Ringkuangan, pemerintah provinsi bergerak taktis dengan memperkuat koordinasi antarinstansi. Langkah itu disebutnya berhasil menjaga aliran dana di Sulawesi Utara tetap stabil di tengah berbagai tekanan yang muncul.
Ringkuangan menempatkan koordinasi lintas instansi sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas fiskal. Di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus, pemerintah daerah mengarahkan seluruh perangkat untuk bergerak taktis menghadapi tekanan evaluasi.
Hasilnya, aliran dana daerah tidak terganggu. Pemprov Sulut memastikan komitmen pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi kerakyatan tetap berjalan berkesinambungan.
Pemprov Sulut menegaskan pembangunan infrastruktur yang menopang ekonomi kerakyatan tidak terhenti meski ada tekanan pada sisi fiskal. Ringkuangan menyebut kesinambungan pembangunan menjadi bagian dari komitmen yang dijaga pemerintah daerah.
Fokus pada infrastruktur penunjang ekonomi kerakyatan menempatkan sektor riil masyarakat sebagai penerima manfaat utama. Pemprov Sulut belum merinci proyek mana saja yang masuk dalam prioritas tersebut.
Kondisi fiskal Pemprov Sulut pada 2026 sempat menghadapi tantangan evaluasi. Ringkuangan tidak menyebut secara spesifik bentuk tekanan yang dimaksud maupun besaran dampaknya terhadap anggaran daerah.
Meski demikian, pemerintah provinsi memastikan proses evaluasi tidak mengganggu aliran dana yang sudah berjalan. Koordinasi antarinstansi disebut menjadi mekanisme yang membuat keuangan daerah tetap terkendali.
Pemprov Sulut belum membeberkan rincian angka pendapatan dan belanja daerah yang terdampak evaluasi tersebut.