SULAWESI UTARA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik meski harga minyak mentah Indonesia (ICP) menyentuh US$ 92 per barel, jauh di atas asumsi APBN 2026 sebesar US$ 70 per barel. Jaminan itu disampaikan seusai Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026), yang membahas capaian dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Rapat tersebut membahas capaian dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sektor energi menjadi salah satu topik utama yang dibahas.
Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) kini berada di angka US$ 92 per barel. Angka itu melampaui asumsi dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan US$ 70 per barel.
Selisih US$ 22 per barel itulah yang menjadi kekhawatiran pemerintah karena berpotensi menambah kebutuhan anggaran subsidi energi. Meski begitu, Bahlil memastikan harga jual BBM bersubsidi ke masyarakat tidak ikut naik.
"Pemerintah berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi, tidak ada kenaikan. Sekarang rata-rata ICP di angka US$ 92 dolar, padahal di APBN sekitar US$ 70. Untuk BBM bersubsidi, insyaallah tidak ada kenaikan," kata Bahlil, dikutip dari Beritasatu.com.
Kebijakan ini menyasar pengguna BBM bersubsidi, terutama rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang selama ini mengandalkan jenis bahan bakar berkompensasi pemerintah. Pasokan energi nasional dilaporkan relatif stabil, sehingga tidak ada indikasi pengurangan kuota dalam waktu dekat.
Pemerintah menyebut penjagaan harga ini bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat. Namun Bahlil tidak merinci jenis BBM bersubsidi mana saja yang dimaksud, besaran kuota, maupun jadwal evaluasi harga berikutnya.
Di sisi lain, sektor batu bara memberi kabar berbeda. Meski produksi mengalami penurunan, penerimaan negara dan devisa ekspor dari komoditas tersebut diproyeksikan melampaui target.
Devisa ekspor batu bara tahun ini diperkirakan menembus US$ 30 miliar, lebih tinggi dari target awal US$ 27 miliar. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi yang semula ditargetkan Rp 133 triliun juga diproyeksikan melewati Rp 160 triliun.
"Pendapatan negara PNBP kita dari Rp 133 triliun bisa mencapai di atas Rp 160 triliun lebih. Jadi rata-rata secara keseluruhan kinerjanya oke," ujar Bahlil.
Masyarakat dapat memantau harga resmi BBM bersubsidi melalui kanal Kementerian ESDM dan pengumuman resmi badan usaha penyalur, seperti Pertamina. Harga yang tertera di dispenser SPBU resmi menjadi acuan, bukan informasi dari pihak tidak berwenang.
Jika menemukan penjualan di atas harga ketentuan atau praktik penyalahgunaan kuota bersubsidi, warga bisa melapor ke call center Pertamina 135 atau kanal pengaduan Kementerian ESDM. Simpan struk dan catat lokasi SPBU sebagai bukti laporan.
Pemerintah menegaskan akan menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus mempertahankan kebijakan harga BBM bersubsidi. Warga diminta waspada terhadap oknum yang menjanjikan kuota tambahan atau memungut biaya tidak resmi.