MANADO — Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Manado Prof Joy Tulung menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dua dimensi penting bagi daerah. Dimensi pertama, investasi jangka panjang dalam kualitas sumber daya manusia. Dimensi kedua, peluang menggerakkan perekonomian lokal.
Dari perspektif ekonomi, MBG menciptakan permintaan terhadap berbagai komoditas pangan. Mulai dari beras, telur, ikan, sayuran, buah-buahan, hingga produk peternakan. Permintaan itu membuka ruang bagi pelaku usaha kecil di Sulawesi Utara untuk masuk ke rantai pasok program.
Bagi Sulawesi Utara, kata Joy, MBG menjadi peluang bagi petani, nelayan, peternak, pedagang pasar, dan UMKM penyedia bahan pangan. Namun manfaat ekonomi tersebut sangat bergantung pada bagaimana rantai pasok program dibangun.
"Kami melihat program MBG memiliki dua dimensi penting, yaitu investasi jangka panjang dalam kualitas sumber daya manusia sebagai peluang menggerakkan perekonomian lokal," kata Joy di Manado, Rabu.
Jika sebagian besar kebutuhan bahan pangan dipasok produsen lokal, perputaran uang akan lebih banyak terjadi di Sulawesi Utara. Sebaliknya, bila bahan baku lebih banyak didatangkan dari luar daerah, sebagian manfaat ekonominya ikut mengalir keluar.
Joy menyoroti satu hal yang perlu diantisipasi, yaitu tekanan terhadap harga pangan. Permintaan bahan pangan yang meningkat akibat MBG harus diimbangi dengan peningkatan produksi dan distribusi.
Hal ini penting bagi Sulawesi Utara, mengingat daerah tersebut masih menghadapi persoalan inflasi pangan. Terutama pada sejumlah komoditas hortikultura.
Karena itu, menurut Joy, MBG harus diintegrasikan dengan kebijakan peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan. Kebijakan pengendalian inflasi daerah juga perlu berjalan seiring.
Catatan ISEI Manado ini muncul di tengah evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sorotan publik mengarah pada sejauh mana kebijakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain MBG, publik menilai dampak kebijakan terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, dan pengurangan kesenjangan ekonomi antar daerah. Bagi Sulawesi Utara, integrasi MBG dengan ekonomi lokal menjadi ujian apakah program pusat bisa berakar di daerah.