MANADO — Bank Indonesia (BI) mencatat capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) pada Semester II 2025 terus meningkat dan meraih predikat "Digital". Meski trennya positif, angka tersebut dinilai masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota di Sulawesi Utara.
Kepala Kantor Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto, menyebut penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) menjadi fokus utama. "Hal ini sebagai wujud sinergi dan upaya bersama untuk percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah khususnya wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro," ujarnya di Manado, Sabtu.
Joko menjelaskan, secara umum tren ETPD di Sitaro menunjukkan perbaikan signifikan sepanjang 2024-2025. Bahkan, selisih peningkatannya tercatat di atas rata-rata kabupaten dan kota lain di Sulut.
"Meskipun menunjukkan tren positif, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Diperlukan komitmen pimpinan daerah dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk mempercepat implementasi ETPD," tambahnya.
Komitmen tersebut diwujudkan lewat penyusunan rencana aksi terukur. Sejumlah langkah prioritas meliputi optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemberian insentif transaksi non tunai, serta penguatan kolaborasi dengan bank pengelola rekening kas umum daerah (RKUD).
Menurut Joko, perluasan elektronifikasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pada saat yang sama, kebijakan ini diharapkan memperkuat kualitas layanan publik kepada masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sitaro, Heronimus Makainas, mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan Bank Indonesia. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, BI, dan Bank RKUD terus diperkuat guna mempercepat digitalisasi keuangan daerah.
Heronimus menekankan tiga arahan utama dalam percepatan ini. Pertama, penguatan strategi optimalisasi ETPD yang terintegrasi pada aspek proses, output, dan outcome.
Kedua, penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan untuk mempercepat implementasi KKPD. Ketiga, perluasan elektronifikasi harus dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kesiapan infrastruktur, serta pola perilaku pembayaran masyarakat setempat.