SITARO — Capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kabupaten Kepulauan Sitaro pada Semester II 2025 menunjukkan tren positif dan meraih predikat "Digital". Namun, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto mengingatkan angka tersebut masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lain di Sulawesi Utara.
"Meskipun menunjukkan tren positif, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Diperlukan komitmen pimpinan daerah dan sinergi antarpemangku kepentingan untuk mempercepat implementasi ETPD," kata Joko dalam sambutannya di hadapan jajaran TP2DD, Kamis (30/07/26).
Selisih Peningkatan Sitaro di Atas Rata-rata Daerah Lain
Kendati posisinya masih tertinggal, Joko menyebut laju pertumbuhan ETPD di Sitaro sejak 2024 hingga 2025 melesat cepat. Selisih peningkatannya tercatat berada di atas rata-rata kabupaten/kota lain di Sulawesi Utara.
"Secara umum, ETPD di Siau menunjukkan tren yang sangat baik dari 2024 s.d. 2025, dengan selisih peningkatan di atas rata-rata Kab/Kota lain. Namun demikian, capaian tersebut perlu terus ditingkatkan dalam rangka memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat kualitas layanan publik kepada masyarakat," ujarnya.
Empat Strategi Kunci Percepatan Digitalisasi Sitaro
Untuk mempercepat implementasi ETPD, Joko memaparkan sejumlah langkah yang mesti dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama, diikuti optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam belanja pemerintah.
- Pemberian insentif bagi transaksi nontunai untuk menarik minat masyarakat dan pelaku usaha.
- Penyusunan rencana aksi yang terukur dan terintegrasi antar-OPD.
Kendala Infrastruktur dan Kebiasaan Tunai Jadi Pekerjaan Rumah
Dalam sesi diskusi, sejumlah pejabat instansi di Kabupaten Sitaro menyampaikan tantangan nyata di lapangan. Preferensi masyarakat yang masih terbiasa bertransaksi secara tunai menjadi hambatan utama, diperparah dengan keterbatasan infrastruktur pendukung pembayaran digital di wilayah kepulauan.
Menanggapi hal tersebut, Joko menekankan pentingnya penyediaan kanal pembayaran yang memadai di berbagai titik strategis. Langkah ini harus beriringan dengan pemberian insentif agar adopsi pembayaran nontunai oleh masyarakat meningkat.
Tiga Arahan Plt. Bupati Sitaro untuk TP2DD
Menutup rapat, Plt. Bupati Sitaro Heronimus Makainas memberikan tiga arahan tegas kepada jajarannya. Arahan ini menjadi panduan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengeksekusi program digitalisasi ke depan.
Pertama, penguatan strategi optimalisasi ETPD harus dilaksanakan secara terintegrasi pada aspek proses, output, dan outcome. Kedua, sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan perlu diperkuat, khususnya untuk mempercepat implementasi KKPD.
"Perluasan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah perlu dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, kesiapan infrastruktur, serta pola perilaku pembayaran masyarakat," tegas Heronimus.
Heronimus juga mengapresiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara atas sinergi yang terjalin selama ini. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Bank RKUD terus diperkuat guna mempercepat digitalisasi keuangan daerah.
Rapat yang dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Kab. Kepl. Sitaro Drs. Eddy Salindeho, M.Si serta Pemimpin Kantor Cabang Siau Bank SulutGo Cheryl L. Humiang ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama. Seluruh anggota TP2DD dari berbagai OPD dan instansi terkait diharapkan segera menindaklanjuti arahan tersebut dalam program kerja masing-masing.
