BITUNG — Akses jalan nasional yang menghubungkan wilayah lingkar tambang Likupang dan Girian di Kota Bitung dilaporkan dalam kondisi putus total. Komisi III DPRD Sulawesi Utara menilai kondisi ini darurat dan meminta BPJN segera turun tangan sebelum menimbulkan korban jiwa.
Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali memfasilitasi pertemuan untuk mencari solusi. Namun, pembukaan jalan baru yang telah disiapkan PT MSM masih terganjal proses penyelesaian lahan warga terdampak.
“Informasi yang kami terima, ada kesepakatan bahwa jalan baru belum bisa dibuka sebelum pembayaran lahan warga terdampak diselesaikan. Kondisi ini menimbulkan perbedaan sikap di masyarakat, ada yang menerima dan ada yang masih menolak,” ujar Berty di sela rapat.
Politisi yang dikenal vokal tersebut menegaskan bahwa status ruas jalan tersebut adalah jalan nasional di bawah kewenangan BPJN. Karena itu, Komisi III mendesak agar BPJN tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret.
“Karena ini jalan nasional, Balai Jalan harus hadir dan bertanggung jawab. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat kondisi jalan yang membahayakan masyarakat,” tegas Kapojos.
Rapat koordinasi yang digelar di Fave Hotel Bitung itu dihadiri Wali Kota Bitung Hengky Honandar, Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, pihak PT MSM, serta perwakilan warga lingkar tambang. Turut hadir anggota DPRD Sulut Nick Lomban, Yongkie Limen, Roy Roring, Tonny Supit, dan Haslinda Rotinsulu.
Komisi III mengusulkan agar dilakukan negosiasi intensif dalam waktu dekat. Tujuannya, akses jalan baru bisa segera difungsikan demi kepentingan masyarakat luas yang selama ini harus melewati jalur berbahaya.
“Kami berharap seluruh pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat, dapat mengedepankan dialog dan semangat mencari solusi agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” pungkas Berty.