JAKARTA - Optimisme menyelimuti proses pembangunan gedung-gedung pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire, seiring progres konstruksi yang terus merangkak naik menjelang tenggat akhir tahun.
Kementerian Pekerjaan Umum lewat Direktorat Jenderal Cipta Karya membangun Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah. Per 9 Agustus 2026, capaian pembangunan sudah menyentuh 36,90 persen dari target penyelesaian Desember 2026.
Pekerjaan konstruksi ini telah berlangsung sejak 20 Oktober 2025, ditangani kontraktor PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO) dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar yang seluruhnya dibiayai APBN.
"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.
Selain gedung pemerintahan, kawasan ini juga akan dilengkapi gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, serta pekerjaan plambing dan elektrikal.
Pekerjaan penataan kawasan yang dimulai sejak Desember 2025 itu ditargetkan selesai bersamaan dengan gedung utama pada Desember 2026, dengan progres terkini sudah mencapai 25,34 persen. Di lapangan, tengah berlangsung penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pembangunan pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, serta pengujian sand cone.
Kawasan pusat pemerintahan ini dapat dijangkau sekitar 15,5 kilometer atau 30 menit dari Bandar Udara Douw Aturure, sementara jarak dari pusat Kabupaten Nabire mencapai sekitar 28,5 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 60 menit.
Percepatan yang konsisten ini diharapkan membuat kelembagaan Papua Tengah siap beroperasi penuh sesuai jadwal, sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua dalam pembangunan nasional yang inklusif, sekaligus menjadi wujud PU 608, momentum Kementerian PU menghadirkan infrastruktur bermanfaat nyata bagi masyarakat.
