MANADO — Riset terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan sektor kelautan di Sulawesi Utara menyimpan potensi besar sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur. Wilayah yang dijuluki sebagai gerbang Pasifik itu dinilai memiliki sumber daya laut melimpah dan posisi strategis untuk mengembangkan industri perikanan modern berbasis ekspor.
Ketua Tim Kajian BRIN, Asep Saepudin, mengungkapkan bahwa sektor perikanan tangkap dan budidaya di provinsi ini berpotensi menjadi kontributor utama bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, ia menekankan masih ada sejumlah tantangan yang menghambat realisasi potensi tersebut.
“Sulawesi Utara memiliki potensi pasar ekspor perikanan yang besar, tetapi masih menghadapi tantangan pada aspek teknologi, infrastruktur, akses pasar, dan dinamika regulasi,” ujar Asep dalam road show kajian pengembangan industri perikanan di Sulawesi Utara, Jumat (22/5/2026).
Menurut Asep, sebagian besar hasil perikanan Sulawesi Utara masih diekspor sebagai komoditas mentah. Akibatnya, nilai tambah ekonomi yang seharusnya bisa dinikmati daerah menjadi sangat minim.
BRIN pun mendorong percepatan hilirisasi industri perikanan. Produk laut diharapkan tidak lagi dijual mentah, melainkan diolah terlebih dahulu menjadi produk bernilai tinggi sebelum diekspor.
Di balik potensi besarnya, BRIN juga menyoroti praktik penangkapan ikan berlebih atau overfishing yang semakin menekan ekosistem laut. Kepala Pusat Riset Teknologi Manufaktur Peralatan BRIN, Taufik Hidayat, menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut harus berbasis sains dan teknologi.
“Kita membutuhkan transformasi industri berbasis inovasi, penguatan hilirisasi, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir,” katanya.
Menurut Taufik, transformasi itu berpotensi membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Sulawesi Utara.
BRIN menilai kepastian regulasi menjadi faktor krusial dalam menarik investasi ke sektor perikanan. Perubahan aturan yang terlalu cepat, meskipun bertujuan menjaga kelestarian laut, justru bisa menghambat akselerasi industri.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Salman Mokoginta, meminta adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai hal itu diperlukan agar pengembangan industri perikanan berjalan lebih efektif dan cepat.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Utara, Jani Niclas Lukas, berharap BRIN memperkuat kolaborasi lintas sektor. “Pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media harus bekerja sama untuk mempercepat transformasi ekonomi kelautan di Bumi Nyiur Melambai,” ujarnya.
Dukungan terhadap pengembangan sektor ini juga datang dari Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Universitas Sam Ratulangi, Bappeda, dan sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya. Dengan dorongan riset dan inovasi, Sulawesi Utara dinilai berpeluang menjadi pusat ekonomi kelautan baru yang modern dan ramah lingkungan.