MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan program beasiswa dokter bagi 50 siswa dari seluruh kabupaten/kota mulai berjalan. Sekretaris Provinsi Sulut Tahlis Gallang menyatakan bahwa masing-masing daerah mendapat jatah tiga orang setelah melalui seleksi ketat.
“Ini bukan program umum, tapi berbasis keterwakilan daerah agar ke depan distribusi tenaga medis bisa lebih merata,” ujar Tahlis saat memimpin rapat koordinasi teknis di Manado, Kamis (14/5/2026).
Program ini merupakan arahan langsung Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus. Pemerintah menggandeng Universitas Negeri Manado (Unima) sebagai penyelenggara pendidikan. Seluruh biaya kuliah hingga lulus ditanggung penuh oleh pemprov.
Setiap pemerintah kabupaten dan kota diminta mengusulkan 10 siswa terbaik untuk mengikuti seleksi. Penjaringan akan difokuskan pada kemampuan akademik, terutama penguasaan Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi yang menjadi fondasi utama pendidikan kedokteran.
Wakil Rektor Unima Donal Matheos Ratu menjelaskan bahwa proses seleksi akan digelar secara ketat dengan melibatkan pihak eksternal. “Kami menggandeng tim penguji dari Universitas Brawijaya agar proses seleksi berjalan transparan dan menghasilkan calon mahasiswa yang benar-benar siap,” katanya.
Dari proses tersebut, hanya tiga peserta terbaik dari setiap daerah yang akan dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa penuh. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui kanal resmi kampus dengan jadwal seleksi direncanakan dalam waktu dekat.
Program ini tidak sekadar memberi akses pendidikan tinggi. Pemerintah Sulut mendesainnya sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga medis di daerah. Dengan merekrut siswa asli daerah, pemerintah berharap para lulusan nantinya memiliki keterikatan emosional untuk kembali mengabdi di wilayah masing-masing.
Namun, pendekatan ini tetap menyisakan tantangan. Tanpa skema pengawasan dan komitmen pengabdian yang jelas, potensi lulusan memilih berkarier di kota besar tetap terbuka. Efektivitas program akan sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan lanjutan, termasuk kemungkinan penerapan ikatan dinas.