MANADO — Angka tersebut terungkap dalam survei periode November hingga Desember 2022 yang dipaparkan dalam Pertemuan Koordinasi Implementasi Biosekuriti di Hotel Luwansa Manado, Selasa (12/5/2026). Selain babi hutan dan kelelawar, perdagangan mingguan juga mencatat 1 ton ular dan 1 ton tikus. Lonjakan konsumsi disebut mencapai lima kali lipat saat perayaan Natal dan Pengucapan.
Asisten II Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, mewakili Gubernur Yulius Selvanus, menegaskan bahwa interaksi manusia dengan satwa liar yang tidak terkontrol merupakan ancaman serius. Ia mengingatkan pandemi COVID-19 menjadi cermin bahwa penguatan biosekuriti bukan lagi pilihan.
Provinsi Sulawesi Utara dipilih sebagai lokasi percontohan Proyek Pasar Satwa Liar (Wildlife Wet Market/WWM) karena memiliki tingkat konsumsi daging satwa liar tertinggi di Indonesia. Ringkuangan mengakui isu ini kompleks karena beririsan dengan tradisi lokal yang sudah mengakar.
“Upaya penguatan biosekuriti, komunikasi risiko, dan keterlibatan masyarakat bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan yang harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan,” tandasnya dalam forum yang dihadiri jajaran Direktorat KSG Kementerian Kehutanan, BKSDA Sulut, serta perwakilan FAO ECTAD Indonesia yang didukung Pemerintah Australia (DFAT).
Data roadmap program menunjukkan sekitar 60 persen penyakit infeksi baru bersifat zoonosis, dan lebih dari 70 persen di antaranya bersumber dari satwa liar. Mobilitas global yang semakin tinggi, menurut Ringkuangan, mempercepat transmisi penyakit lintas wilayah.
“Kondisi tersebut bukan untuk menyalahkan budaya masyarakat, melainkan menjadi dasar membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat dan konservasi lingkungan,” jelasnya.
Pemprov Sulut mendorong implementasi pendekatan “One Health” yang mengintegrasikan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan secara terpadu. Proyek WWM II menjadi bagian dari penguatan pendekatan ini.
Ringkuangan menekankan bahwa langkah pemerintah tidak bertujuan mengintervensi budaya secara negatif. Fokus utama adalah keselamatan publik dan kelestarian ekosistem. Ia menyebut isu ini menyangkut kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, ketahanan pangan, serta keberlanjutan ekosistem.
Pertemuan koordinasi ini menjadi langkah awal untuk merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih ketat di pasar satwa. Pemprov Sulut berkomitmen melibatkan masyarakat dalam setiap tahap komunikasi risiko agar kebijakan berjalan efektif tanpa menimbulkan resistensi budaya.