MANADO — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) memperketat koordinasi lintas lembaga guna menjamin akurasi data daerah. Langkah strategis ini dilakukan untuk meminimalisasi margin kesalahan dalam perencanaan pembangunan yang sering kali terhambat oleh perbedaan angka antarinstansi.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang, menegaskan bahwa validitas data merupakan syarat mutlak bagi pemerintah dalam mengambil keputusan. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam forum rekonsiliasi prelist Statistical Business Register (SBR) di Manado, Rabu (6/5/2026).
“Tanpa data yang bersih dan terverifikasi, kebijakan hanya akan berjalan di atas asumsi. Arah pembangunan hanya akan menjadi spekulasi yang mahal jika tidak didukung basis data yang solid,” ujar Tahlis di hadapan peserta forum.
Tahlis menyoroti tantangan mendasar yang sering dihadapi pemerintah daerah, yakni sinkronisasi angka. Menurutnya, persoalan teknis pengumpulan data di lapangan kini bukan lagi kendala utama, melainkan adanya ego sektoral yang memicu perbedaan data antarinstansi.
Ketidaksinkronan ini dinilai berisiko menciptakan bias dalam perencanaan ekonomi daerah. Oleh karena itu, proses rekonsiliasi prelist SBR menjadi tahapan krusial sebelum pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mendatang. Pemprov Sulut berharap tidak ada lagi tumpang tindih informasi yang dapat mengaburkan potret riil kekuatan ekonomi di wilayah tersebut.
“Komitmen Pemprov Sulut sangat jelas, kita mendukung penuh. Rekonsiliasi ini harus melibatkan kolaborasi aktif. Kita ingin data yang dihasilkan nanti benar-benar mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Tahlis.
Dalam forum tersebut, Tahlis menjelaskan bahwa Statistical Business Register (SBR) memiliki fungsi yang lebih luas dari sekadar daftar nama perusahaan atau unit usaha. SBR diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memetakan profil dunia usaha secara nyata, mulai dari skala kecil hingga besar.
Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Utara akan sangat bergantung pada kualitas prelist SBR yang disusun saat ini. Data yang presisi diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai peta kekuatan ekonomi nasional yang diperbarui setiap sepuluh tahun sekali.
Dengan basis data yang akurat, Pemprov Sulut optimis pemberian stimulus ekonomi maupun proses perizinan investasi dapat lebih tepat sasaran. Hal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Nyiur Melambai.