BOLMUT — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) resmi menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah daerah guna memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Bolmut, Aditya Pontoh, di aula kantor camat Bolangitang Barat pada Selasa (6/5/2026).
Langkah ini merupakan bagian dari intervensi pemerintah daerah dalam menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok. Dinas Ketahanan Pangan Bolmut menjadi motor penggerak program ini dengan memastikan distribusi tepat sasaran ke seluruh wilayah kabupaten.
Untuk wilayah Kecamatan Bolangitang Barat, tercatat sebanyak 243 warga masuk dalam daftar penerima manfaat. Setiap keluarga mendapatkan jatah beras berkualitas sebanyak 10 kilogram yang bersumber dari cadangan pangan daerah.
Secara keseluruhan, Pemkab Bolmut menyiapkan total 15,9 ton beras yang akan disebar ke enam kecamatan. Penyaluran dilakukan secara bertahap untuk memastikan logistik sampai ke tangan masyarakat tanpa hambatan teknis di lapangan.
Wakil Bupati Aditya Pontoh memberikan apresiasi khusus kepada jajaran dinas terkait yang dinilai aktif menjalankan program perlindungan sosial ini. Menurutnya, koordinasi antarinstansi sangat krusial agar bantuan tidak menumpuk di gudang, melainkan segera dirasakan manfaatnya oleh warga.
Penyaluran beras ini bukan sekadar bantuan sosial rutin, melainkan instrumen ekonomi untuk mengendalikan pasar lokal. Pemerintah daerah berupaya menjaga agar stok beras di tingkat rumah tangga tetap aman sehingga tidak memicu lonjakan permintaan yang bisa menaikkan harga.
“Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menekan laju inflasi, menjaga stabilitas harga pangan, serta membantu masyarakat kurang mampu,” ujar Aditya Pontoh dalam sambutannya.
Aditya menekankan agar masyarakat yang telah menerima bantuan dapat memanfaatkannya untuk keperluan konsumsi harian keluarga. Ia berharap bantuan ini dapat mengurangi pengeluaran rutin warga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.
Pihak kecamatan dan desa diminta terus memantau proses distribusi di lapangan. Hal ini bertujuan agar data penerima tetap akurat dan mencakup warga yang benar-benar membutuhkan dukungan pangan dari pemerintah kabupaten.