Nvidia resmi kehilangan seluruh pangsa pasar GPU kecerdasan buatan di China setelah sanksi ekspor Amerika Serikat dan kebijakan mandat chip lokal mempersempit ruang gerak perusahaan. Kondisi ini menjadi peringatan bagi industri teknologi global mengenai dampak nyata perang dagang terhadap dominasi rantai pasok perangkat keras AI.
Dominasi Nvidia di pasar kartu grafis (GPU) untuk kecerdasan buatan (AI) di China berakhir tragis. Dalam kurun waktu dua tahun, perusahaan yang dipimpin Jensen Huang ini mencatatkan penurunan drastis dari pemimpin pasar menjadi hampir tidak menjual unit sama sekali. CEO Nvidia, Jensen Huang, mengonfirmasi bahwa pangsa pasar mereka di Negeri Tirai Bambu tersebut kini menyentuh angka 0 persen.
Kejatuhan ini bukan tanpa alasan. Nvidia terjepit di antara dua kebijakan besar dari dua kekuatan ekonomi dunia. Di satu sisi, pemerintah China memperketat aturan penggunaan teknologi asing, sementara di sisi lain, Departemen Perdagangan Amerika Serikat memperumit prosedur ekspor chip canggih ke luar negeri.
Langkah agresif Beijing dimulai pada Oktober 2024 ketika pemerintah memberikan rekomendasi kepada perusahaan AI domestik untuk memprioritaskan chip buatan dalam negeri. Hanya dalam waktu sepuluh bulan, imbauan tersebut berubah menjadi kewajiban yang mengikat bagi sektor publik.
Pemerintah China kini mewajibkan pusat data milik negara di seluruh negeri untuk menggunakan setidaknya 50 persen sirkuit terpadu (IC) buatan lokal pada server mereka. Kebijakan ini diambil karena China merasa sudah memiliki infrastruktur mandiri yang mampu bersaing dengan teknologi Barat.
Setidaknya ada tiga raksasa teknologi lokal yang kini menjadi substitusi utama Nvidia di pasar China:
Di Washington, Nvidia harus menghadapi tembok birokrasi yang kian tebal. Departemen Perdagangan AS melalui Biro Industri dan Keamanan (BIS) menerapkan pengawasan ketat terhadap setiap pesanan dari klien asal China. Nvidia dan AMD wajib mengajukan lisensi ekspor yang merinci spesifikasi GPU hingga identitas pengguna akhir.
Masalahnya, proses administrasi ini memakan waktu yang sangat lama. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025, rata-rata waktu pemrosesan lisensi mencapai 76 hari. Namun, memasuki tahun 2026, durasi ini terus membengkak akibat berkurangnya jumlah staf di lembaga terkait.
Laporan Bloomberg menyebutkan bahwa BIS telah kehilangan 101 karyawan dalam beberapa bulan terakhir, atau setara dengan pengurangan 19 persen dari total tenaga kerja pada 2024. Penurunan jumlah personel ini justru terjadi saat beban kerja meningkat untuk mengawasi kebijakan tarif dan pembatasan teknologi baru.
Jensen Huang tidak tinggal diam melihat pasar potensialnya hilang. Ia berulang kali melontarkan kritik terhadap kebijakan ekspor Amerika Serikat. Menurutnya, memblokir pengiriman chip bukan cara yang tepat untuk melindungi hegemoni teknologi Paman Sam.
"Amerika Serikat seharusnya memastikan ekosistem AI domestik menjadi yang paling dominan secara global, bukan sekadar menghalangi ekspor," ujar Huang. Ia menekankan bahwa hambatan ini justru memberi ruang bagi kompetitor di China untuk berinovasi lebih cepat dan menciptakan standar teknologi mereka sendiri yang lepas dari pengaruh AS.
Kondisi ini menciptakan preseden bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, yang sedang gencar membangun infrastruktur AI. Ketergantungan pada satu vendor besar seperti Nvidia kini menjadi risiko geopolitik yang nyata. Perusahaan teknologi di Asia Tenggara mulai memantau perkembangan chip alternatif dari Huawei atau Moore Threads sebagai langkah diversifikasi.
Bagi Nvidia, kehilangan pasar China adalah pukulan telak secara volume, meskipun permintaan dari perusahaan AS dan Eropa masih sangat tinggi. Namun, dengan absennya Nvidia di China, peta kekuatan teknologi AI dunia kini resmi terbelah menjadi dua kutub yang berbeda secara permanen.