SULAWESI UTARA — Pengembangan CNG Merah Putih sebagai pengganti LPG 3 kilogram dinilai perlu dimulai secara selektif lewat pendekatan klaster wilayah, bukan langsung digelar serentak. Model klaster memungkinkan pemerintah menguji pasokan gas, infrastruktur, keekonomian, dan keselamatan sebelum konversi meluas. Bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro, transisi ini diminta tidak menambah beban biaya energi.
Kepala Pusat Energi dan Pangan Indef, Abra Talattov, menilai pemanfaatan gas bumi domestik berpotensi menekan ketergantungan pada LPG impor sekaligus memperluas pasar gas nasional. Namun ia menegaskan CNG tidak bisa langsung menggantikan LPG 3 kilogram di seluruh Indonesia. Pendekatan klaster disebutnya sebagai jalan tengah: menguji kesiapan rantai pasok dalam skala terkendali sebelum program diperluas.
Ketergantungan pada LPG impor membuat Indonesia rentan terhadap perubahan harga internasional, nilai tukar, dan gangguan rantai pasok. Karena itu, CNG untuk rumah tangga dipandang sebagai peluang yang perlu didorong, bukan sekadar wacana jangka panjang.
Satu Klaster, Satu Rantai Pasok Utuh
Menurut Abra, CNG clustering menggabungkan sumber gas, fasilitas kompresi dan pengisian, sistem pengangkutan, serta konsumen dalam satu wilayah layanan. Konsentrasi aktivitas di satu klaster menekan biaya logistik dan mempermudah pengawasan.
Pemerintah diminta memulai dari klaster yang paling siap. Syaratnya jelas: sumber gas tersedia, jarak distribusi relatif pendek, konsumen memadai, dan infrastruktur pendukung sudah ada. Wilayah yang dekat dengan sumber gas, fasilitas pemrosesan, jaringan pipa, atau fasilitas distribusi eksisting menjadi prioritas.
Pemilihan lokasi tidak cukup hanya menghitung jumlah rumah tangga penerima LPG 3 kilogram. Jarak angkut, kepadatan konsumen, kondisi jalan, dan akses ke titik penukaran tabung juga masuk hitungan.
"Klaster yang ideal memiliki pasokan cukup, jarak angkut pendek, permintaan terkonsentrasi, dan akses distribusi yang baik," kata Abra.
Rumah Tangga Tetap Prioritas, UMKM Jadi Penopang Volume
Permintaan rumah tangga bisa digabung dengan kebutuhan UMKM, pasar tradisional, rumah makan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik. Konsumen pengguna utama ini membantu menciptakan volume permintaan stabil sehingga utilisasi fasilitas pengisian dan kelayakan investasi tetap terjaga.
Meski begitu, penambahan konsumen besar tidak boleh menggerus jatah rumah tangga. Alokasi gas per kelompok pengguna perlu ditetapkan tegas, termasuk cadangan untuk menghadapi lonjakan permintaan atau gangguan distribusi.
"Indikator utamanya adalah kontinuitas pasokan, keterjangkauan harga, kemudahan akses, dan keselamatan," ujar Abra.
Klaster Awal Harus Jadi Proyek Percontohan
Setiap klaster awal perlu diperlakukan sebagai pilot project sebelum program diperluas. Pemerintah diminta mengevaluasi biaya distribusi, harga akhir, waktu pengisian ulang, kemudahan penggunaan, penerimaan konsumen, dan insiden keselamatan.
Hasil evaluasi mesti dibuka transparan sebagai dasar keputusan. Klaster yang berhasil bisa direplikasi di wilayah berkarakteristik serupa, sementara klaster yang belum memenuhi aspek keekonomian atau keselamatan diperbaiki lebih dulu.
Abra menempatkan CNG clustering sebagai proses transisi, bukan penggantian LPG 3 kilogram secara mendadak. LPG tetap harus tersedia sampai pasokan CNG terbukti andal dan fasilitas distribusinya mudah dijangkau masyarakat.
Harga Harus Hitung Tabung, Kompor, Sampai Transportasi
Masa transisi diperlukan agar masyarakat menyesuaikan perangkat dan kebiasaan penggunaan energi. Konsumen perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan, mendapat edukasi, dan akses layanan pengaduan.
"Transisi tidak boleh menambah beban rumah tangga miskin dan usaha mikro," tegas Abra.
Perhitungan harga, katanya, harus mencakup biaya tabung, penyesuaian kompor, regulator, transportasi, serta waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh pasokan.
Keselamatan Jadi Syarat Wajib
CNG disimpan pada tekanan tinggi, sehingga tabung, katup, regulator, fasilitas pengisian, kendaraan pengangkut, dan tempat penyimpanan wajib memenuhi standar serta sertifikasi.
Setiap tabung perlu punya identitas yang bisa ditelusuri untuk memantau usia pakai, inspeksi, dan riwayat perawatan. Operator harus menarik tabung rusak atau yang tak lagi memenuhi standar, sementara konsumen mendapat demonstrasi penggunaan, penyimpanan, tanda gangguan, dan prosedur darurat.
Dari sisi pasokan, setiap klaster memerlukan alokasi, kontrak pasokan, dan rencana cadangan yang jelas. Pemerintah juga butuh neraca gas regional untuk menentukan lokasi prioritas sekaligus menjaga keseimbangan dengan kebutuhan industri, kelistrikan, pupuk, dan sektor lain.
Peta jalan CNG mesti memuat sumber pasokan, kebutuhan investasi, model distribusi, standar keselamatan, dan perlindungan konsumen. Tanpa kerangka itu, konversi berisiko berhenti di tahap uji coba dan tidak pernah mencapai skala yang membuat harganya kompetitif dibanding LPG impor.
