SULAWESI UTARA — Proyek elektrifikasi nasional diproyeksikan menyumbang hingga US$ 160 miliar atau setara Rp 2.867,68 triliun terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia sepanjang 2025-2035. Kontribusi itu setara 8%-10% dari kebutuhan pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan pemerintah. Pendorong utamanya adalah target pembangunan 100 GWp PLTS hingga 2029.
Angka tersebut disampaikan Direktur INDEF Green Transition Initiative, Imaduddin Abdullah, dalam Media Briefing yang digelar Institute for Essential Services Reform (IESR) di Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026). Ia menyebut perhitungan itu memakai asumsi kurs Rp 19.923 per dolar AS.
Menurut Imaduddin, kontribusi sebesar itu bukan angka tambahan di atas kertas. Elektrifikasi dinilainya sebagai salah satu jawaban konkret atas pertanyaan bagaimana Indonesia mengejar pertumbuhan ekonomi 8% dalam satu dekade ke depan.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, memaparkan proyeksi permintaan listrik nasional yang melonjak hampir dua kali lipat pada 2035. Dari 440 Terawatt-hour pada 2025 menjadi sekitar 855 Terawatt-hour.
Lonjakan sekitar 190 Terawatt-hour itu tidak datang dari satu sektor saja. Deon merinci sumbernya mencakup ekspor listrik, pusat data, elektrifikasi transportasi, industri, hingga rumah tangga.
"Elektrifikasi perlu terjadi, kenapa? Elektrifikasi itu meningkatkan efisiensi, efisiensi meningkat artinya produktivitas naik dan itu membuat segala sesuatu jadi lebih punya nilai lebih besar ya untuk input energi," kata Deon dalam forum yang sama.
Ia menegaskan elektrifikasi yang dimaksud bukan sekadar menambah kapasitas listrik terpasang. Yang dikejar adalah peningkatan konsumsi listrik melalui peralihan sumber energi di berbagai sektor ekonomi.
Beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN membengkak beberapa tahun terakhir akibat lonjakan harga minyak global. Percepatan elektrifikasi dipandang bisa memangkas tekanan itu secara struktural.
Imaduddin menyebut kebutuhan minyak nasional berpotensi berkurang 22% pada 2035 jika skenario elektrifikasi dijalankan. Pengurangan impor minyak mentah dan BBM berarti ruang fiskal negara bisa dialihkan ke belanja produktif lain.
"22% kebutuhan demand minyak ini akan berkurang di tahun 2035 kalau kita menggunakan tadi ya skenario dari elektrifikasi," ujar Imaduddin.
Target pemerintah membangun PLTS dengan total kapasitas 100 gigawatt peak hingga 2029 menjadi tulang punggung skenario ini. Proyek tersebut dirancang mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang harganya sedang tertekan konflik di Timur Tengah.
Deon menempatkan industrialisasi dan elektrifikasi sebagai strategi saling mengunci. Keduanya, menurut dia, tidak bisa berjalan tanpa pasokan listrik yang cukup besar dan stabil.
"Jadi ini adalah memang kebutuhan sebenarnya kalau memang kita mau target permintaan adalah salah satu strateginya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu adalah industrialisasi, elektrifikasi, dan sebagainya, ya harus didukung dengan ketersediaan pemenuhan permintaan listrik yang cukup tinggi juga," jelas Deon.
Bagi pelaku industri, proyeksi lonjakan permintaan listrik dua kali lipat dalam sepuluh tahun membuka ruang investasi di pembangkit, jaringan transmisi, dan infrastruktur pendukung pusat data. Sektor transportasi listrik dan manufaktur padat energi juga berpotensi mengubah struktur biaya operasional.
Dari sisi fiskal, berkurangnya ketergantungan impor minyak berarti risiko APBN terhadap fluktuasi harga minyak global mengecil. Namun realisasi target 100 GWp PLTS hingga 2029 tetap bergantung pada kecepatan perizinan, pendanaan, dan kesiapan jaringan PLN menyerap listrik dari sumber terbarukan yang sifatnya intermiten.
IESR dan INDEF menempatkan elektrifikasi sebagai prasyarat, bukan pelengkap, bagi target pertumbuhan 8%. Tanpa pasokan listrik yang memadai, industrialisasi yang jadi motor pertumbuhan berisiko tersendat.