SULAWESI UTARA — Penunjukan dua warga negara asing sebagai direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk pertama kalinya dalam sejarah BUMN menuai kritik. FSP BUMN-IRA menilai langkah itu gagal memperbaiki kondisi keuangan maskapai, bahkan dinilai tidak adil karena selisih gaji yang jauh dengan direksi lokal.
Ketua Umum FSP BUMN-IRA, Sutisna, menyatakan federasinya mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menata tata kelola BUMN secara profesional dan bebas korupsi. Namun, rekrutmen Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko serta Neil Raymond Nills sebagai Direktur Transformasi disebut tidak memiliki rekam jejak yang mumpuni.
Laporan keuangan Garuda Indonesia per Januari–Juni 2025 mencatat pendapatan turun dari Rp26,6 triliun menjadi Rp24,9 triliun. Total aset perseroan juga menyusut dari Rp109,9 triliun menjadi Rp108,2 triliun, sementara liabilitas mencapai Rp133,2 triliun.
"Dengan direkrutnya 2 orang tenaga kerja asing itu percuma saja. Bukannya naik, malah turun," ujar Sutisna kepada awak media.
Kondisi ini menjadi dasar FSP BUMN-IRA meminta BP BUMN dan Danantara segera melakukan evaluasi menyeluruh. Mereka menganggap kehadiran dua direksi asing tidak membawa perbaikan signifikan bagi kesehatan finansial Garuda.
Sutisna menyoroti besaran gaji kedua direksi asing tersebut. Masing-masing menerima sekitar Rp1 miliar per bulan, atau tiga kali lipat dari gaji direksi asli Indonesia di Garuda. Sementara itu, kinerja keduanya dinilai hanya biasa-biasa saja.
Berdasarkan penelusuran federasi, Neil Raymond Nills diketahui pernah menjabat di Green Africa Airways Ltd, Nigeria, maskapai berbiaya murah dengan skala kecil. Adapun Balagopal Kunduvara tercatat memiliki pengalaman di Singapore Airlines sebagai Divisional Vice President Financial Services pada 2018–2025.
"Atas pertimbangan kondisi keuangan PT Garuda Indonesia saat ini yang tidak baik-baik saja, dan pertimbangan menjaga harmonisasi serta keadilan antar direksi, kami meminta BP BUMN dan Danantara secepatnya melakukan evaluasi," tegas Sutisna.
FSP BUMN-IRA meminta kedua kursi direksi itu digantikan dengan kandidat profesional dari internal Garuda Indonesia. Menurut Sutisna, banyak karyawan BUMN yang berkarir dari level staf, manajer, general manager, hingga vice president yang profesional dan berintegritas.
"Kami meminta BP BUMN dan Danantara tidak lagi menempatkan orang asing menjadi direksi BUMN karena masih banyak anak bangsa yang profesional dan berintegritas," ujarnya.
Serikat menilai kandidat internal lebih memahami budaya kerja dan tantangan operasional Garuda, sehingga dianggap lebih tepat untuk memimpin transformasi perusahaan di tengah tekanan finansial.
Penunjukan dua WNA sebagai direksi Garuda merupakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Oktober 2025. RUPSLB itu juga menunjuk Glenny Kairupan sebagai Direktur Utama menggantikan Wamildan Tsani.
Langkah ini dimungkinkan oleh