MANADO — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara merilis data terbaru yang menunjukkan tren positif penurunan kemiskinan. Dalam Berita Resmi Statistik Nomor 52/08/71/Th. XX yang terbit 5 Agustus 2026, persentase penduduk miskin di provinsi berjuluk Nyiur Melambai ini tercatat 6,32 persen pada Maret 2026.
Angka tersebut turun signifikan dibanding posisi September 2025 yang berada di level 6,62 persen. Secara kumulatif, jumlah penduduk miskin di Sulut kini tersisa 164.780 jiwa, berkurang 7.350 jiwa dari periode sebelumnya yang mencapai 172.130 jiwa.
Dengan torehan ini, Sulut kokoh di puncak klasemen sebagai provinsi termiskin terendah di Pulau Sulawesi. Posisi ini sekaligus mempertahankan reputasi daerah yang berhasil menjaga kesejahteraan warganya di tengah tekanan ekonomi regional.
Berikut perbandingan angka kemiskinan antarprovinsi di Sulawesi per Maret 2026:
Selisih angka kemiskinan antara Sulut dan Gorontalo mencapai hampir dua kali lipat. Hal ini menegaskan efektivitas program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah di kawasan utara Sulawesi.
Fakta menarik muncul dari data BPS. Garis kemiskinan Sulut pada Maret 2026 tercatat Rp578.499 per kapita per bulan, meningkat dari Rp557.000 pada September 2025. Kenaikan standar kebutuhan hidup ini biasanya berbanding lurus dengan bertambahnya angka kemiskinan.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Persentase penduduk miskin berhasil ditekan meski standar garis kemiskinan naik. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan daya beli dan ketahanan ekonomi masyarakat Sulut yang lebih cepat dibanding laju inflasi kebutuhan pokok.
Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menegaskan, hasil ini adalah kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, hingga masyarakat disebutnya punya kontribusi dalam menekan angka kemiskinan.
"Penurunan angka kemiskinan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih keras. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan memastikan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial," ujar Gubernur Yulius dalam pernyataan resminya.
Pemprov Sulut mengarahkan berbagai program strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sektor pertanian, perikanan, UMKM, investasi, dan pariwisata menjadi lokomotif utama yang didorong untuk menyerap tenaga kerja baru.
Peningkatan kualitas layanan dasar juga menjadi fokus. Akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial diperluas hingga ke pelosok desa. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan sinergi lintas sektor dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulut menjadi kunci berikutnya. Dengan capaian ini, Sulut tak hanya mempertegas posisinya sebagai provinsi dengan tingkat kesejahteraan yang terus meningkat, tetapi juga menjadi contoh keberhasilan pembangunan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.