SULAWESI UTARA — Ekonom senior Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyebut praktik perburuan rente dalam kebijakan publik di Indonesia bukan lagi kasus sporadis, melainkan telah menjadi masalah struktural. Ia mengaitkannya dengan teori distributional coalition dari ekonom peraih Nobel, Mancur Olson, yang menjelaskan bagaimana kelompok kecil yang terorganisir dengan baik mampu memengaruhi kebijakan demi keuntungan pribadi.
Data Transparency International menunjukkan Indonesia berada di peringkat 99 dunia dengan skor 37 pada 2024. Angka ini berada di bawah rata-rata global yang mencapai 43, menandakan masih lemahnya pengawasan dan transparansi dalam proses kebijakan.
"Hampir seluruh kebijakan publik lahir dengan tujuan mulia, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pembangunan infrastruktur. Namun dalam praktiknya, sebagian program justru menjadi sumber korupsi, pemborosan, dan perburuan rente," ujar Didik dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Didik menjelaskan, persoalan muncul ketika negara mengendalikan sumber daya ekonomi dalam jumlah besar. Dalam kondisi itu, kebijakan publik menjadi objek rebutan kelompok kepentingan yang ingin memperoleh keuntungan tanpa meningkatkan produktivitas.
"Kelompok kepentingan akan berusaha memperoleh keuntungan melalui kedekatan dengan kekuasaan, bukan melalui inovasi, produktivitas, dan kerja keras," kata Didik.
Teori Olson menyebut, kelompok-kelompok kecil yang terorganisir memiliki kemampuan lebih besar untuk memengaruhi kebijakan dibanding masyarakat luas yang kepentingannya tersebar. Akibatnya, insentif ekonomi yang terbentuk bukan lagi mendorong produksi, melainkan membuka ruang rente. Efektivitas program menurun, efisiensi ekonomi melemah, dan manfaat yang seharusnya dinikmati masyarakat luas justru terkonsentrasi pada segelintir pihak yang memiliki akses ke pusat kekuasaan.
Menurut Didik, solusi utama untuk memutus rantai koalisi distribusional tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku korupsi atau mengganti pejabat. Ia menekankan perlunya membangun institusi yang membuat korupsi sulit dilakukan dan transparansi menjadi budaya.
"Perbaikan tata kelola menjadi faktor kunci. Solusi utama bukan hanya mengganti orang atau menghukum pelaku korupsi, tetapi membangun institusi yang membuat korupsi sulit dilakukan dan transparansi menjadi budaya," tegasnya.
Tanpa reformasi kelembagaan yang serius, kata Didik, setiap kebijakan publik baru—baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun infrastruktur—berpotensi kembali menjadi ladang bagi koalisi kepentingan. Ancaman terhadap efektivitas kebijakan negara pun akan terus berulang. (*)