MANADO — Aditya Anugrah Moha menyoroti hasil survei CELIOS yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebagai salah satu menteri dengan kinerja terburuk. Politikus Golkar Sulawesi Utara itu menilai penilaian tersebut perlu dikaji secara kritis dan proporsional agar tidak menimbulkan persepsi publik yang menyederhanakan persoalan.
Menurut Aditya, penilaian terhadap kinerja seorang pejabat negara tidak seharusnya hanya bertumpu pada kesimpulan survei. Ia meminta indikator penilaian, metodologi yang digunakan, cakupan responden, serta parameter objektif yang menjadi dasar evaluasi dibuka ke publik.
Mengapa Golkar Sulut Persoalkan Metodologi Survei CELIOS
Aditya menegaskan kebebasan lembaga survei menyampaikan kritik tetap dihormati. Namun, kebebasan itu harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab akademik, transparansi metodologi, dan objektivitas.
"Kami menghormati kebebasan lembaga survei dalam menyampaikan hasil kajian dan kritik kepada pemerintah. Namun, kebebasan tersebut harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab akademik, transparansi metodologi, dan objektivitas. Jangan sampai sebuah hasil survei justru membentuk opini publik yang tidak mencerminkan gambaran kinerja secara menyeluruh," tegasnya.
Ia menilai sektor energi dan sumber daya mineral memiliki kompleksitas tinggi. Cakupannya meliputi ketahanan dan kedaulatan energi nasional, pengelolaan sumber daya alam, investasi, hilirisasi industri, hingga pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Empat Ukuran yang Diminta Golkar untuk Menilai Kinerja Menteri ESDM
Aditya menyebut evaluasi terhadap Menteri ESDM harus dilakukan secara komprehensif. Ada empat hal yang menurutnya wajib dipertimbangkan, yaitu capaian, kebijakan, tantangan struktural, serta realisasi program dan dampaknya terhadap kepentingan nasional.
Penilaian, lanjut dia, tidak cukup hanya berdasarkan persepsi, popularitas, atau satu kesimpulan yang dilepaskan dari konteks persoalan yang dihadapi.
"Pak Bahlil Lahadalia harus dinilai berdasarkan kebijakan dan kinerjanya secara terukur. Jika ada kebijakan yang dianggap keliru, silakan dikritik secara terbuka dan disertai data. Jika ada kekurangan, sampaikan dengan argumentasi yang dapat diuji. Tetapi, memberikan label sebagai menteri terburuk tanpa penjelasan indikator yang memadai berisiko mereduksi persoalan yang sebenarnya jauh lebih kompleks," lanjutnya.
Kritik Konstruktif versus Stigma terhadap Pejabat Publik
Aditya menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, ia membedakan kritik konstruktif dari penilaian yang berpotensi menimbulkan stigma terhadap individu tanpa memberi ruang pengujian data dan argumentasi.
Ia mendorong CELIOS membuka penjelasan metodologi dan indikator penilaian secara transparan. Tujuannya agar masyarakat memahami bagaimana kesimpulan tersebut diperoleh dan bisa menilai apakah hasilnya benar-benar merepresentasikan kinerja kementerian secara menyeluruh.
"Kami tidak menolak kritik, tetapi kami menolak apabila penilaian terhadap pejabat publik dilakukan tanpa ukuran yang transparan dan argumentasi yang proporsional. Survei harus menjadi instrumen untuk memperkaya demokrasi, bukan sekadar membangun persepsi."
Dukungan Golkar Tidak Berarti Menutup Mata pada Kritik
Sebagai bagian dari Partai Golkar, Aditya menegaskan dukungan terhadap kader yang mengemban amanah di pemerintahan tidak berarti menutup mata terhadap kritik maupun kekurangan. Dukungan, katanya, harus disertai dorongan agar setiap kebijakan dijalankan secara profesional, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Ia menilai Bahlil perlu diberi ruang menjelaskan kebijakan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui data serta capaian yang dapat diuji publik. Setiap kritik, menurut dia, harus ditempatkan dalam kerangka evaluasi yang adil dan berorientasi pada perbaikan.
"Pada akhirnya, yang harus menjadi ukuran adalah kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa. Kita membutuhkan evaluasi yang jujur, kritik yang berbasis data, serta ruang dialog yang sehat. Jangan sampai perdebatan mengenai peringkat justru mengalihkan perhatian dari substansi utama, yaitu bagaimana memastikan sektor energi nasional semakin berdaulat, berdaya saing, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia," tutupnya.
