BOLMUT — Kegiatan yang dihadiri anggota DPRD Boltara, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Camat Pinogaluman, serta para sangadi se-Kecamatan Pinogaluman itu menjaring masukan sekaligus membahas batas wilayah perencanaan dan persoalan strategis yang perlu diperhatikan. Turut hadir Mohamad Rizky Fatoni, Jabatan Fungsional Penata Ruang Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN, yang mengikuti sesi secara daring melalui Zoom.
Dokumen yang ditargetkan dari proses ini meliputi materi teknis, peta digital skala 1:5.000, Ranperkada RDTR, serta dokumen KLHS. Empat dokumen itu menjadi dasar mengarahkan pembangunan agar lebih terencana, memiliki kepastian hukum, dan tetap memperhatikan lingkungan.
Empat Dokumen yang Ditargetkan dalam Penyusunan RDTR
Materi teknis dan peta digital skala 1:5.000 menjadi fondasi teknis yang akan diterjemahkan ke dalam Ranperkada. Dokumen KLHS berperan memastikan aspek lingkungan masuk sejak tahap perencanaan, bukan sebagai pelengkap di akhir proses.
Melalui penyusunan RDTR, Pemkab Boltara ingin memastikan arah pembangunan wilayah lebih teratur, mulai dari kawasan permukiman, pertanian, perikanan, hingga pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat. RDTR juga akan menjadi salah satu dasar dalam proses perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission.
RDTR Jadi Pintu Masuk Perizinan Investasi di Pinogaluman
Integrasi RDTR dengan OSS membuat setiap permohonan KKPR merujuk pada zona dan blok yang sudah ditetapkan. Bagi pelaku usaha, kepastian lokasi dan aturan pemanfaatan lahan tersedia sebelum izin diproses. Bagi pemerintah daerah, penataan ruang diharapkan mendukung investasi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Sekda Jusnan menegaskan penataan ruang bukan sekadar urusan peta, garis, zonasi, maupun aturan penggunaan lahan. Menurutnya, penataan ruang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengarahkan pertumbuhan wilayah agar lebih terencana dan memberi manfaat bagi masyarakat.
"Penataan ruang adalah bagaimana kita menentukan arah pertumbuhan wilayah secara terencana, di mana masyarakat dapat bermukim dengan aman dan layak," ujar Jusnan.
Pinogaluman Berbatasan Langsung dengan Gorontalo Utara
Jusnan menyebut Kecamatan Pinogaluman memiliki posisi strategis bagi Kabupaten Boltara karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Gorontalo Utara. Perkembangan wilayah Pinogaluman di sektor sosial, ekonomi, pertanian, perikanan, permukiman, maupun pelayanan masyarakat perlu didukung rencana tata ruang yang jelas dan dapat diterapkan.
"Karena itu, RDTR Kecamatan Pinogaluman harus mampu menerjemahkan arah kebijakan pembangunan kabupaten ke dalam struktur ruang dan pola ruang yang jelas sampai pada tingkat blok dan zona," tegasnya.
Tim supervisi penyusunan RDTR dan tim konsultan PT Deltra Wijaya Konsultan terlibat dalam proses ini. Masukan dari FGD dan konsultasi publik akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum Ranperkada RDTR Pinogaluman masuk tahap berikutnya.
