SULAWESI UTARA — Jakarta — Pemerintah tengah menjalankan program restrukturisasi besar-besaran terhadap BUMN yang jumlahnya membengkak hingga 1.074 entitas. CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengakui proses penataan ini berjalan berat lantaran setiap aksi korporasi harus mempertimbangkan aspek ketenagakerjaan, keuangan, dan dampak ekonomi.
"Memang ini harus kami akui proses yang tidak mudah dan sangat-sangat berat karena ini harus dilihat dari semua aspeknya," ujar Rosan dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kemenkeu, Jumat (14/8).
Target Penutupan 750 Perusahaan Lebih
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan temuan mengejutkan saat membentuk Danantara sebagai sovereign wealth fund. Jumlah BUMN yang terdata mencapai 1.074 perusahaan, jauh melampaui perkiraan awalnya yang hanya sekitar 300-400 entitas.
"Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan, dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/8).
Dari total tersebut, pemerintah menargetkan hanya mempertahankan 300 perusahaan yang dinilai produktif hingga akhir 2026. Artinya, lebih dari 750 BUMN akan ditutup atau dilebur dalam dua tahun mendatang.
Skema Perampingan dan Kriteria Pertahanan
Rosan menjelaskan, pengurangan jumlah BUMN dilakukan melalui empat skema utama: divestasi, merger, likuidasi, dan konsolidasi vertikal. Setiap opsi memiliki konsekuensi hukum dan finansial yang berbeda sehingga memerlukan kajian mendalam.
Presiden Prabowo menyoroti banyaknya BUMN yang tidak produktif dan justru terus merugi. Ia menegaskan perusahaan yang tidak mampu menciptakan nilai tambah bagi negara dan masyarakat tidak akan dipertahankan.
"Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya itu," tegasnya di hadapan anggota MPR.
Efisiensi dan Optimalisasi Aset Negara
Program streamlining ini bertujuan menciptakan efisiensi operasional sekaligus meningkatkan produktivitas aset-aset negara yang selama ini tersebar di berbagai sektor. Danantara akan memprioritaskan perusahaan yang memiliki dampak strategis terhadap perekonomian nasional.
"Tetapi ya ini memang target kami untuk streamlining sehingga kita bisa menciptakan efisiensi, bisa meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan aset-aset kita yang ada," kata Rosan.
Hingga saat ini, pemerintah telah menutup 290 BUMN. Jumlah tersebut dipastikan terus bertambah seiring berjalannya proses restrukturisasi hingga mencapai target 300 perusahaan pada 31 Desember 2026.
