SULAWESI UTARA — Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata tertahan di 5% kalah jauh dari Vietnam yang sudah menembus 9%. Ketertinggalan itu dipicu lambatnya lompatan ke digitalisasi, industri semikonduktor, dan AI, plus luas kawasan ekonomi khusus yang hanya 24.000 hektare versus 2 juta hektare milik Vietnam.
Dalam acara bertajuk "BIG Downstream Insight" di Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026), Airlangga membeberkan sejumlah faktor struktural yang membuat Indonesia belum mampu keluar dari kisaran pertumbuhan 5%. Ia menilai Vietnam lebih dulu menggarap sektor-sektor bernilai tambah tinggi yang menjadi mesin pertumbuhan baru.
"Kesempatan untuk naik dari 5%, kita rata-rata 5%, kalau kita mau mengejar Vietnam yang bisa mencapai 9%, maka kita harus lari juga ke digitalisasi, semikonduktor, AI. Jadi itu seluruhnya leverage yang Vietnam sudah lakukan lebih dulu dari Indonesia," kata Airlangga.
Airlangga menganalogikan pertumbuhan ekonomi sebagai tangga eskalator. Indonesia, menurutnya, sudah berhasil naik dari sektor pertanian ke industri, tetapi tersangkut di level menengah dan belum melompat ke jasa modern serta digitalisasi.
"Kalau kita melihat ekonomi dalam bentuk eskalator, jadi dari agriculture kita naik eskalatornya ke industri, namun dari industri ini harus dinaikkan lagi ke digitalisasi, services, dan lain-lain. Vietnam sudah ke sana, India juga sudah di sana, maka kita yang belum naik dari level 2 ke level 3. Kalau itu kita bisa lakukan, maka pertumbuhan 8% itu bisa dicapai," ujarnya.
Pernyataan itu menyiratkan target pertumbuhan 8% yang sering disuarakan pemerintahan Presiden Prabowo hanya bisa diraih jika Indonesia berhasil mendorong industrialisasi ke tahap berikutnya, bukan sekadar memperbesar skala industri padat karya yang sudah ada.
Faktor kedua yang disorot Airlangga adalah kesenjangan luas kawasan ekonomi khusus (KEK). Indonesia baru memiliki sekitar 24.000 hektare, sedangkan Vietnam mengelola lebih dari 2 juta hektare.
"Indonesia punya special economic zones itu kira-kira 24.000 hektare. Vietnam punya special economic zone 2 juta hektare. Jadi dia lebih masif dari kita, lebih berani, dan sebetulnya dari segi kepastian usaha mereka juga memberikan pelayanan yang baik kepada para investor," terangnya.
Selisih luas itu bukan sekadar soal angka lahan. Airlangga menekankan Vietnam membarengi ekspansi kawasan ekonomi dengan kepastian hukum dan kualitas pelayanan investasi yang lebih agresif, dua hal yang kerap menjadi keluhan pelaku usaha di Indonesia.
Dari sisi perdagangan internasional, Vietnam dinilai lebih gesit mengunci akses ke pasar-pasar utama. Negara itu sudah menandatangani perjanjian dagang dengan Uni Eropa lebih dulu sebelum Indonesia menyelesaikan CEPA, dan mendapat perlakuan tarif maupun non-tarif yang lebih menguntungkan dari Amerika Serikat.
"Kita tentu ada persaingan dengan Vietnam, dan satu hal yang mereka mendahului kita adalah mereka sudah menandatangani kerja sama dengan Eropa lebih dulu dari kita, CEPA. Kemudian dengan Amerika Serikat juga mereka mendapatkan treatment daripada tarif dan non-tarif yang lebih baik dari Indonesia," jelas Airlangga.
Namun ia mencatat satu kelemahan struktural Vietnam: tidak memiliki pasar domestik yang besar. Konsekuensinya, investor yang menanam modal di sana wajib berorientasi ekspor. Indonesia dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa sebenarnya punya bantalan permintaan dalam negeri yang bisa dimanfaatkan untuk menarik investasi sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan saat permintaan global melemah.
Pernyataan Airlangga memberi sinyal arah kebijakan ke depan: insentif kemungkinan besar akan diarahkan ke sektor digital, semikonduktor, dan AI, bukan lagi industri padat karya konvensional. Pelaku usaha di sektor teknologi dan jasa modern berpotensi mendapat perhatian lebih besar dalam penyusunan regulasi dan fasilitas fiskal.
Bagi investor, pernyataan ini juga menjadi pengingat bahwa daya saing Indonesia di rantai pasok global masih bergantung pada penyelesaian agenda struktural, mulai dari percepatan perjanjian dagang hingga perbaikan iklim investasi di kawasan ekonomi khusus. Tanpa itu, target pertumbuhan 8% berisiko tetap menjadi wacana.