BOLTIM — Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengikuti kegiatan penguatan transformasi digital Provinsi Sulawesi Utara yang diselenggarakan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Manado, 15 September 2026. Kepala Diskominfo Boltim Moh. Rezhah Mamonto, S.Kom., hadir langsung dalam pertemuan yang mempertemukan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan bidang komunikasi dan informatika tersebut.
Agenda forum mencakup sejumlah kebutuhan pengembangan ekosistem digital. Mulai dari pentingnya koordinasi pusat-daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, hingga pengelolaan spektrum frekuensi radio.
Moh. Rezhah menyebut koordinasi lintas instansi penting agar pengembangan teknologi tidak berjalan sendiri-sendiri.
"Penguatan transformasi digital membutuhkan kolaborasi. Pemerintah daerah memiliki kebutuhan yang harus diselaraskan dengan kebijakan dan dukungan dari pemerintah pusat maupun instansi teknis," ujarnya.
Menurut dia, penerapan teknologi dalam pemerintahan perlu diarahkan pada kebutuhan nyata. Sistem digital yang dibangun harus memberi kemudahan pelayanan sekaligus mendukung penyampaian informasi ke masyarakat.
"Teknologi harus memberikan manfaat yang bisa dirasakan. Karena itu, pengembangannya perlu memperhatikan kebutuhan pelayanan, kesiapan infrastruktur, maupun kemampuan sumber daya manusia yang mengoperasikannya," katanya.
Salah satu tantangan yang masih perlu diperhatikan adalah pemerataan dukungan infrastruktur komunikasi. Kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat yang berbeda membuat pendekatan digitalisasi tidak selalu bisa diterapkan dengan pola sama di setiap daerah.
Keamanan informasi dan kapasitas aparatur juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pemerintah membutuhkan kesiapan kelembagaan agar pemanfaatan teknologi berlangsung aman dan berkelanjutan.
Di titik itu, koordinasi dengan lembaga teknis seperti Balmon menjadi relevan. Terutama dalam aspek pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan perkembangan layanan komunikasi.
Bagi Boltim, teknologi informasi berperan memperbaiki proses kerja pemerintahan. Pemanfaatan sistem digital dapat membantu pengelolaan data, mempercepat pertukaran informasi, serta mendukung pelayanan administrasi kepada masyarakat.
Namun, digitalisasi bukan sekadar menghadirkan aplikasi atau memindahkan layanan ke platform daring. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh akses memadai dan aparatur mampu mengoperasikan sistem yang digunakan.
Karena itu, pembahasan transformasi digital perlu ditempatkan dalam kerangka lebih luas. Yakni bagaimana teknologi mendukung tata kelola pemerintahan tanpa mengabaikan aspek akses, keamanan, dan kebutuhan pengguna layanan.
Kehadiran Diskominfo Boltim dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengikuti perkembangan kebijakan dan membangun koordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi.
Dari sisi pemerintah daerah, komunikasi lintas lembaga diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sekaligus mencari langkah yang bisa dilakukan bersama. Perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi terus berubah.
Pemkab Boltim mengarahkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses. Melalui koordinasi berkelanjutan, pengembangan sektor komunikasi dan informatika diharapkan tidak berhenti pada aspek teknologi, tetapi terhubung dengan kebutuhan pelayanan pemerintahan dan masyarakat.