BOLTIM — Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengikuti kegiatan penguatan transformasi digital Provinsi Sulawesi Utara yang diselenggarakan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Manado, 15 September 2026. Kepala Diskominfo Boltim Moh. Rezhah Mamonto hadir langsung dalam forum yang mempertemukan pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan bidang komunikasi dan informatika.
Agenda utama pertemuan menyoroti sejumlah kebutuhan pengembangan ekosistem digital. Mulai dari pentingnya koordinasi pusat-daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sampai pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib dan sesuai ketentuan.
Mengapa Spektrum Frekuensi Radio Jadi Sorotan
Spektrum frekuensi radio berperan penting dalam ekosistem komunikasi. Pengelolaannya perlu diawasi agar berbagai layanan komunikasi berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Bagi pemerintah daerah, penguatan sektor komunikasi menopang pelayanan publik. Layanan berbasis digital menuntut dukungan konektivitas, infrastruktur, sumber daya manusia, dan tata kelola yang berjalan beriringan.
Kolaborasi Jadi Syarat, Bukan Pilihan
Moh. Rezhah menegaskan koordinasi lintas instansi diperlukan agar pengembangan teknologi tidak berjalan sendiri-sendiri.
"Penguatan transformasi digital membutuhkan kolaborasi. Pemerintah daerah memiliki kebutuhan yang harus diselaraskan dengan kebijakan dan dukungan dari pemerintah pusat maupun instansi teknis," ujarnya.
Penerapan teknologi dalam pemerintahan, menurut dia, perlu diarahkan pada kebutuhan nyata. Sistem digital yang dibangun harus memudahkan pelayanan sekaligus mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat.
"Teknologi harus memberikan manfaat yang bisa dirasakan. Karena itu, pengembangannya perlu memperhatikan kebutuhan pelayanan, kesiapan infrastruktur, maupun kemampuan sumber daya manusia yang mengoperasikannya," katanya.
Pemerataan Infrastruktur dan Keamanan Informasi
Pemerataan dukungan infrastruktur komunikasi masih menjadi tantangan. Kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat yang berbeda membuat pendekatan digitalisasi tidak selalu bisa diterapkan dengan pola sama di setiap daerah.
Keamanan informasi dan kapasitas aparatur juga tak terpisahkan dari persoalan itu. Pemerintah membutuhkan kesiapan kelembagaan agar pemanfaatan teknologi berlangsung aman dan berkelanjutan.
Di titik ini, koordinasi dengan lembaga teknis seperti Balmon menjadi relevan. Terutama untuk aspek pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan perkembangan layanan komunikasi di daerah.
Manfaat Digitalisasi untuk Tata Kelola Boltim
Bagi Boltim, teknologi informasi berperan memperbaiki proses kerja pemerintahan. Pemanfaatan sistem digital membantu pengelolaan data, mempercepat pertukaran informasi, dan mendukung pelayanan administrasi kepada masyarakat.
Namun, digitalisasi bukan sekadar menghadirkan aplikasi atau memindahkan layanan ke platform daring. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh akses memadai dan aparatur mampu mengoperasikan sistem yang digunakan.
Pembahasan transformasi digital karena itu perlu ditempatkan dalam kerangka lebih luas. Yakni bagaimana teknologi mendukung tata kelola pemerintahan tanpa mengabaikan aspek akses, keamanan, dan kebutuhan pengguna layanan.
Kehadiran Diskominfo Boltim dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengikuti perkembangan kebijakan dan membangun koordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi. Komunikasi lintas lembaga diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sekaligus mencari langkah yang bisa dilakukan bersama.
Pemkab Boltim mengarahkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses. Melalui koordinasi berkelanjutan, pengembangan sektor komunikasi dan informatika diharapkan tidak berhenti pada aspek teknologi, tetapi terhubung dengan kebutuhan pelayanan pemerintahan dan masyarakat.
