LONDON — Menteri Luar Negeri Inggris Edward Samuel Miliband menilai Israel tidak lagi mendapatkan sekutu baru, melainkan justru kehilangan sekutu di berbagai kawasan. Penilaian itu muncul di tengah meningkatnya kritik internasional terhadap operasi militer Israel di Jalur Gaza dan perluasan pemukiman di Tepi Barat yang diduduki.
Dalam wawancara dengan siniar Inggris, The Rest is Politics, Miliband mengatakan bahwa tindakan Israel telah menggerakkan masyarakat di seluruh dunia. Ia menyebut pengumuman sanksi terbaru Inggris sebagai respons terhadap peringatan bahwa solusi dua negara semakin terancam oleh kenyataan di lapangan.
Miliband menjelaskan bahwa langkah-langkah baru tersebut mencakup larangan impor barang dari pemukiman ilegal Israel, sanksi terhadap perusahaan dan individu yang memfasilitasi perluasan permukiman, serta sanksi tambahan terhadap ekstremis Israel yang diduga mendukung atau menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.
"Semua langkah itu untuk mengubah keadaan tersebut. Rezim sanksi ini menargetkan pendudukan ilegal, bukan menargetkan atau mendelegitimasi Israel dengan cara apa pun," kata Miliband.
Ia menambahkan bahwa status quo tidak berjalan dengan baik. Proyek perluasan pemukiman E1 Israel telah lama dipandang sebagai garis merah bagi komunitas internasional karena berpotensi memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat.
"Karena pada dasarnya, hal itu akan memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat, yang benar-benar membuat Palestina tidak dapat berdiri sendiri," ucapnya.
Miliband menyebut kombinasi antara putusan Mahkamah Internasional pada 2024, lamanya pendudukan atas wilayah Palestina, serta pengungsian banyak warga Palestina mendorong pemerintah Inggris mengambil langkah tersebut. Putusan itu memerintahkan Israel mengakhiri pendudukan, membongkar pemukiman, dan membayar ganti rugi.
"Kita tidak boleh menyerah di hadapan terorisme pemukim," kata Miliband sembari menyatakan keyakinannya bahwa tidak akan ada stabilitas di Timur Tengah tanpa solusi dua negara antara Palestina dan Israel.
Ia bahkan menggunakan istilah yang keras untuk menggambarkan situasi di lapangan. "Kita harus menghentikan terorisme pemukim, terorisme yang sesungguhnya. Saya menggunakan istilah itu, pembersihan etnis yang dilakukan oleh para teroris pemukim. Itulah yang sedang terjadi," tuturnya.
Sebelum mengumumkan sanksi tersebut, Miliband mengaku memikirkan apa yang akan dikatakan ibunya, yang meninggal pada Mei lalu. "Dia (ibu saya) akan berkata, Lihatlah apa yang terjadi pada rakyat Palestina! Lihatlah apa yang terjadi pada orang-orang malang ini. Ini salah," katanya.
Miliband juga mengaku baru-baru ini bertemu sekelompok orang, termasuk seorang dokter yang pernah bekerja di Gaza. Ia menyebut apa yang mereka sampaikan sebagai sesuatu yang benar-benar tidak bisa diungkapkan dan mengerikan.
Menurut Miliband, tindakan Israel yang menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza tampak sebagai strategi yang benar-benar disengaja. "Situasi di lapangan sangat buruk. Tidak ada yang dapat membenarkan apa yang telah terjadi di Gaza. Sejak apa yang disebut gencatan senjata, 1.200 warga Palestina telah terbunuh. Itu bukan gencatan senjata yang berarti," ujarnya.
Miliband menegaskan Inggris tidak akan menyerah menghadapi terorisme pemukim. Ia menyampaikan pesan bahwa masyarakat internasional tidak akan tinggal diam selama pendudukan berlangsung.
"Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam pemilu Israel pada 27 Oktober, tetapi kami berupaya mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada rakyat Israel untuk mengatakan, lihat, masyarakat internasional tidak akan tinggal diam ketika pendudukan ini terus berlangsung," ujarnya.
Langkah-langkah sanksi tersebut merupakan bagian dari kebijakan Inggris untuk mempertahankan peluang solusi dua negara. Miliband menyatakan keyakinannya bahwa tanpa solusi dua negara, stabilitas di Timur Tengah sulit terwujud.