SULAWESI UTARA — Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara segera menuntaskan kewajiban pembiayaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh tanpa membebani fiskal jangka panjang. Permintaan itu muncul setelah Suahasil dilantik Presiden Prabowo pada Senin (15/9/2026) menggantikan posisi yang sebelumnya ia duduki sebagai Wakil Menkeu. Penuntasan utang proyek strategis ini menjadi ujian pertama Suahasil dalam menjaga kredibilitas APBN.
Paragraf pembuka: Labib menegaskan pergantian Menteri Keuangan tidak boleh menjadi alasan tertundanya penyelesaian kewajiban KCIC. Politikus Golkar itu mendorong Suahasil segera memberikan kepastian soal skema penyelesaian, termasuk perhitungan beban keuangan negara dan mekanisme pembayarannya.
Dalam keterangannya pada Senin (15/9/2026), Labib menyoroti dua hal yang harus dipegang pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Whoosh: kepastian hukum dan ruang fiskal.
"Yang penting, penyelesaiannya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak mengorbankan ruang fiskal untuk kebutuhan pembangunan lainnya," kata Labib.
Ia menilai penyelesaian kewajiban KCIC tidak cukup hanya lewat pengalihan atau penataan utang. Pemerintah perlu merancang strategi agar proyek kereta cepat itu benar-benar berkelanjutan secara ekonomi.
Sejumlah langkah yang menurut Labib perlu didorong antara lain peningkatan utilisasi penumpang, efisiensi operasional, integrasi dengan kawasan ekonomi di sekitar jalur, serta pengembangan sumber pendapatan baru. Tujuannya agar manfaat ekonomi proyek lebih besar dibanding beban pembiayaannya.
"Ini bukan hanya persoalan utang, tetapi bagaimana investasi infrastruktur strategis dapat memberikan manfaat ekonomi yang sepadan. Jangan sampai negara terus dibebani kewajiban pembiayaan, sementara potensi ekonomi dari konektivitas dan pengembangan kawasan di sekitar jalur kereta cepat belum dimaksimalkan," ujar Labib.
Labib berharap Suahasil segera berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian BUMN/Badan Pengaturan BUMN, Kementerian Perhubungan, dan pihak terkait lain untuk menyusun peta jalan penyelesaian KCIC yang jelas. Komisi VI DPR RI, katanya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan atas proses tersebut.
"Ini agar penyelesaian kewajiban Whoosh tetap menjaga kesehatan keuangan negara sekaligus memastikan proyek tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan konektivitas, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Labib.
Suahasil sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan pada era Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa. Presiden Prabowo melantiknya sebagai Menkeu untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024–2029 pada Senin.
Usai pelantikan, Suahasil menyatakan Presiden memberi arahan untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Ia juga memastikan defisit APBN tetap di bawah 3 persen.
Penutup: Bagi pasar, sinyal Suahasil soal defisit di bawah 3 persen menjadi jangkar awal sebelum ia menangani persoalan KCIC yang menuntut kejelasan skema pembiayaan. Penyelesaian kewajiban Whoosh akan menjadi indikator awal bagaimana pemerintah menyeimbangkan komitmen proyek strategis dengan disiplin fiskal.